Ibu Kota Pindah, Gedung Kantor Pemerintahan Akan Dijadikan RTH

josstoday.com

(Dari kiri) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, berfoto bersama seusai memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk meminda

JOSSTODAY.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menegaskan tidak khawatir terhadap rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Bahkan ia mengharapkan dengan adanya pemindahan ibu kota, akan lebih banyak ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta. Dia merencanakan gedung-gedung bekas kantor pemerintahan akan dijadikan taman sebagai RTH di Jakarta.

“Mudah-mudahan dengan adanya perpindahan itu, lebih banyak ruang terbuka hijau, bekas-bekas kantor mudah-mudahan bisa menjadi taman di tempat-tempat strategis, itu kan bagus tetapi bisa juga sebagian kita gunakan sebagai kantor,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Tidak hanya itu, selain dijadikan RTH, bekas kantor pemerintahan juga bisa dijadikan tempat-tempat sejarah, sehingga Jakarta yang punya sejarah sebagai bekas Ibu Kota Negara Republik Indonesia selalu menjadi tujuan wisata.

“Tempat ini punya sejarah yang panjang. Jadi kita di Jakarta, apa pun keputusan pemindahan ibu kota, pekerjaan rumah pembangunan diteruskan, kemajuan perekonomian jalan terus, pariwisata dan bisnis tetap jalan. Apalagi Jakarta diarahkan menjadi pintu gerbang Indonesia untuk kegiatan bisnis global. Jadi pusatnya di sini,” terang Anies Baswedan.

Pemanfaatan gedung bekas kantor pemerintahan ini, sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 tahun 2019 tentang Pengenaan PBB-P2 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Objek Pajak Bangunan Berupa Rumah Tahun Pajak 2019. Pergub ini ditandatangani Anies pada 12 April 2019 dan diundangkan pada 15 April 2019.

Dalam pergub ini, pasal 3 diatur pengenaan PBB-P2 dikecualikan terhadap obyek pajak berupa tanah kosong. Terhadap tanah kosong yang tidak dibangun apa pun akan dikenakan berlaku PBB-P2 sebesar dua kali yang terhutang pada tahun berkenaan.

Kemudian, bila tanah kosong tersebut dibangun ruang terbuka hijau oleh wajib pajak, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara cuma-cuma, maka pengenaan PBB-P2 akan diberikan potongan sebesar 50 persen.

Namun, bila lahan kosong tersebut dibangun sebuah bangunan oleh wajib pajak, maka tetap akan dikenakan PBB-P2 dengan jumlah yang tetap.

Lahan kosong yang dimaksud adalah lahan-lahan yang ada di jalan protokol di Jakarta. Seperti di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jend Gatot Subroto dan Jalan MT Haryono.

Anies mengatakan untuk tahap pertama, pihaknya akan fokus melakukan identifikasi lahan kosong di Jalan Sudirman dan Thamrin. Setelah selesai, maka akan dilanjutkan melakukan indentifikasi lahan kosong di Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto dan Rasuna Said.

Menurutnya di lima lokasi tersebut, banyak lahan kosong yang hanya ditutup dengan seng sehingga tidak ketahuan jelas di dalam lahan tersebut ada apa saja, atau bisa saja lahan kosong tersebut menjadi sarung nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan virus Demam Berdarah Dengue (DBD).

Jakarta masih kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meski anggaran triliunan rupiah dikucurkan, namun sarana tersebut masih 9,8 persen. Padahal sesuai dengan ketentuan setiap kota wajib menyediakan 30 persen RTH dari luas wilayahnya. Target itu harus dipenuhi pada tahun 2030 sesuai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI. Sementara kemampuan Pemprov DKI menambah luas RT hanya sekitar 25-50 hektare per tahun. Padahal idealnya penambahan luas RTH harus mencapai 250 hektare per tahun. (gus/b1)

Pemindahan Ibu Kota Rencana pemindahan ibu kota