Ahmad Fauzi, Oknum Jaksa Suap Kejati Jatim Dituntut Dua Tahun

josstoday.com

Tampak terdakwa Ahmad Fauzi, oknum jaksa Kejati Jatim saat jalani sidang perkara suap sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Juanda Surabaya. Henoch Kurniawan

JOSSTODAY.COM - Ahmad Fauzi, oknum jaksa Kejati Jatim, terdakwa perkara suap sebesar Rp 1,5 miliar akhirnya dituntut dua tahun penjara. Nota tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jolvis dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya itu dibacakan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (24/1/2017).

"Menyatakan terdakwa secara sah terbukti bersalah dan menjatuhi hukuman dua tahun penjara," ujar jaksa membacakan nota tuntutannya.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai terdakwa telah terbukti memperkaya diri sendiri dan menodai upaya pemerintah yang getol-getolnya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas dakwaan jaksa tersebut, terdakwa bakal menanggapinya dalam pembelaan (pledoi) yang bakal diajukan pada agenda sidang pekan depan.

Untuk diketahui, terdakwa ditangkap oleh empat rekan seprofesinya, sesaat menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar terkait penanganan proses hukum yang ditanganinya.

Dalam penangkapan itu, barang bukti berhasil diamankan di kos terdakwa di Rainbow kamar 306 Jalan Ketintang yang masih terbungkus dalam kardus. Uang suap yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 itu terkait kasus dugaan suap korupsi Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kalimook Sumenep.

Dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep.

Dalam perkara ini, penyidik sudah menahan Wahyu Sudjoko, 49, oknum PNS dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin. Kades Murhaimin turut dijadikan tersangka oleh penyidik Kejati Jatim atas perannya  mempermudah tersangka Wahyu Sudjoko dalam menjalankan tindak korupsi.

Modus yang dilakukan tersangka Murhaimin adalah, meminjam 14 KTP milik warga pemegang hak atas tanah itu. Setelah KTP dikuasai dipakai mengurus penerbitan Surat Hak Milik (SHM) tanah milik 14 warga ke BPN.

Setelah SHM keluar, tanah itu dijual ke pihak lain berbekal SHM yang dikeluarkan oleh BPN, tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Warga percaya saat KTP-nya dipinjam oleh tersangka karena sebagai kades.

Kepada warga, tersangka membohongi jika KTP yang disetorkan itu untuk mendapat bantuan traktor. Tanpa curiga warga akhirnya menyerahkan KTPnya. Ternyata oleh tersangka KTP itu dipakai mengurus surat tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menunda sidang pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi oleh pihak terdakwa. (eno)

ahmad fauzi jaksa suap tuntutan jaksa ahmad fauzi