Gapki: Inpres Moratorium Sawit Dorong Peningkatan Kualitas Tanaman

josstoday.com

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Pertanian Hj Musdalifah didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Dirjenbun H Bambang, Ketua Gapki Sumut Alex Maha, Ketua Apkasindo Gus Harahap, Pengurus Gapki Pusat H Kacuk Sumarto dan Ketua Panitia Rizal Damanik memencet tombol tanda dimulainya acara Indonesia Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS Forum) yang digelar di Medan.

JOSSTODAY.COM - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimistis terhadap Instruksi Presiden Nomor 8/2018 tentang Penghentian Sementara Perluasan Lahan dan Evaluasi Perkebunan Sawit. Sebab, Inpres tersebut berpotensi mendorong industri sawit untuk meningkatkan kualitas tanaman sawitnya.

Demikian dikemukakan Direktur Eksekutif Gapki Pusat Mukti Sardjono di sela-sela pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) ke-3 di Santika Dyandra Premiere and Convention, Medan, Senin (24/9). IPOS Forum yang digelar Gapki Sumatera Utara (Sumut) hingga Selasa (25/9) ini diikuti seribuan peserta, baik para pengusaha sawit, lembaga penelitian sawit seperti PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit), maupun para petani sawit, baik yang tergabung dalam Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) maupun Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Hadir pula Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Perekonomian Hj Musdalifah, serta Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian H Bambang yang membuka secara resmi acara ini.

Menurut Mukti Sardjono, Gapki saat ini tengah mendalami dan melakukan kajian. Namun Gapki sendiri, tandas Mukti, ikut dan patuh terhadap pemerintah. Ia mengingatkan, moratorium sawit bukan hanya saat ini dikeluarkan pemerintah. "Di zaman Presiden SBY juga pernah dilakukan moratorium, akan tetapi produksi sawit dan kualitasnya tetap tinggi kan? Jadi, peningkatan kualitas dan produksi sawit tidak melulu terkait dengan perluasan lahan kan?" kata Mukti.

Sedangkan, Musdalifah menyebutkan Inpres itu ditujukan untuk penataan perkebunan kelapa sawit, sekaligus untuk menghindarkan tuduhan miring soal perkebunan sawit yang masuk ke dalam kawasan hutan. "Jadi, kalau ada persoalan lahan, tidak bisa kita diamkan saja. Seperti problem tumpang-tindih lahan, dan lainnya," kata Musdalifah.

Dirjenbun Bambang menyebutkan Inpres itu menjadi bukti adanya komitmen pemerintah ke industri perkebunan kelapa sawit nasional agar memiliki tatakelola yang baik. Inpres itu juga bukti Indonesia berdaulat atas sawitnya, dan bukan karena adanya tekanan dari pihak manapun atau sebagai jawaban dari serangan-serangan pihak luar.

Apalagi, kata Bambang, saat ini ketersediaan lahan sudah terbatas, karena itu perlu tatakelola lahan dengan baik. Ia yakin, Inpres ini juga mampu mendorong industri sawit melakukan hilirisasi produk sawit, tidak melulu memproduksi dan menjual CPO.

Sementara itu Ketua DPW Asosiasi SAMADE Sumatera Utara Indra Muda Pasaribu didampingi Ketua DPD Asosiasi SAMADE Labuhanbatu Utara Teguh Kurniawan yakin moratorium yang dikeluarkan melalui Inpres 8/2018 justru menjadi peluang bagi petani sawit untuk membangun kemitraan yang kuat dengan industri sawit.

Sumbangsih Devisa
Sementara itu, Musdalifah dalam kata sambutannya kembali mengingatkan bahwa industri sawit memberikan sumbangsih devisa yang luar biasa. Tahun lalu saja, kata Musdalifah, ada Rp 177 triliun devisa dari sawit, terutama ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah.

"Sebanyak 16% dari Rp 177 triliun itu berasal dari Sumatera Utara. Industri sawit ini juga menyerap lebih 17,5 juta tenaga kerja. Karena itu, sawit ini harus kita dukung bersama-sama," kata Musdalifah. Ia mencontohkan Tiongkok yang menerapkan kebijakan B-5 yang perlahan mampu mendongkrak ekspor CPO Indonesia. India pun saat ini sedang diajak negosiasi untuk menerapkan B-3 atau B-5 untuk kebutuhan dalam negeri.

"Kita masih bernegosiasi dengan mereka soal ini. Sebab, mereka khawatir kalau kebijakan B-3 atau B-5 diterapkam maka itu berdampak pada kenaikan harga CPO yang kita ekspor ke Indonesia. Mereka minta jaminan tidak ada kenaikan harga CPO ketika kebijakan B-3 atau B-5 diterapkan pemerintah India," ujar Musdalifah.

Wakil Gubernur Musa Rajekshah kepada sejumlah wartawan menyebutkan, Pemerintah Provinsi memberikan perhatian yang mendalam terkait industri sawit yang beroperasi di provinsi Sumatera Utara, termasuk menguatkan kemitraan perusahaan sawit dengan petani sawit, antara inti dengan plasma, termasuk melalui kelompok maupun koperasi petani sawit, demi kesejahteraan masyarakat secara umum.

Karena itu, pihaknya juga akan mengupayakan ketersediaan akses petani sawit ke kecambah sawit yang legal dan berkualitas tinggi sehingga kelak memberikan dampak ekonomi yang signifikan. (gus/b1)

GAPKI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia