Dilaporkan ke Bawaslu, KH Ma'ruf Amin: Bukan Budek dan Buta dalam Arti Fisik

josstoday.com

KH Ma'ruf Amin

JOSSTODAY.COM - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pernyataannya soal budeg dan buta bukan dalam artian fisik. Dalam konteks itu, kata Kiai Ma'ruf Amin, dirinya tidak menyinggung penyadang disabilitas.

Hal ini disampaikan Kiai Ma'ruf menanggapi laporan atas dirinya ke Bawaslu terkait pernyataan budeg dan buta.

"Lah kan bukan budeg dalam arti fisik. Budeg-buta itu kan, dia melihat tapi tidak melihat, dia mendengar tapi tidak, jadi bukan fisiklah," ujar Kiai Ma'ruf di Rumah Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (14/11).

Kiai Ma'ruf Amin berharap masyarakat tidak salah paham dengan pernyataannya. Apa yang disampaikannya merupakan kiasan bagi pihak-pihak yang tidak mau mengakui kinerja Presiden Joko Widodo selama memerintah.

"Jadi, bukan budek fisik, bukan buta fisik. Itu nggak ada masalah (dengan fisik)," tandas dia.

Menurut dia, bisa saja pernyataannya tersebut dipolitisasi demi tujuan tertentu. Pasalnya, di musim politik, apa saja bisa dipolitisasi.

"Wong, nggak menyinggung mereka, kok minta maaf. Saya nggak menyinggung siapa-siapa," pungkas dia.

Sebelumnya, KH Ma'ruf Amin dilaporkan ke Bawaslu atas pernyataan terkait budeg dan buta. Kiai Ma'ruf dilaporkan oleh seorang masyarakat bernama Bonny Syahrial yang menduga pernyataan Kiai Ma'ruf termasuk pelanggaran pidana pemilu.

"Hari ini Rabu tanggal 14 November saya selaku warga negara Indonesia, nama saya Bonny, dengan ini melaporkan dugaan tindakan pelanggaran pidana pemilu Pasal 280 ayat (1), butir c, d dan e junto Pasal 521 sehubungan dengan pernyataan paslon Wapres Nomor Urut 01 yaitu yang kita hormati dan kita memuliakan Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Bonny di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Sarinah, Menteng, Jakarta, Rabu (14/11).

Bonny menilai pernyataan Kiai Ma'ruf telah menimbulkan menimbulkan banyak kritikan dan protes keras. Selain berasal dari para penyandang disabilitas itu sendiri, kata Bonny, juga berasal dari tokoh-tokoh nasional maupun elemen-elemen masyarakat lainnya.

Padahal keberadaan para penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Karena sangatlah disayangkan apabila dalam hal ini seorang Cawapres yang juga seorang ulama dalam membuat pernyataan namun dengan tidak menjaga lisannya. Bahkan patut diduga telah melakukan penghinaan terhadap para penyandang disabilitas, dengan menjadikannya sebagai bahan pembanding dan/atau bahan ejekan di alam narasi politiknya," ungkap dia. (fa/b1)

Pilpres 2019 pemilu 2019