1.345 Napi di Bengkulu Terancam Tak Bisa Ikut Pemilu 2019

josstoday.com

Ilustrasi

JOSSTODAY.COM - Sebanyak 1.345 orang dari 2.039 nara pidana (napi) penghuni 7 lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Provinsi Bengkulu, terancam tidak bisa ikut Pemilu 2019 mendatang karena tidak memiliki indentitas kependudukan berupa e-KTP.

"Dari data yang kita dapat dari Kanwil Kemkumham dan Dukcapil Bengkulu, ada 1.345 orang napi terancam tidak bisa menggunakan hak politiknya pada Pemilu 17 April mendatang karena tidak memiliki identitas kependudukan berupa KK dan e-KTP," kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, Kamis (15/11).

Dijelaskan, ribuan napi yang terancam tidak bisa ikut Pemilu 2019 itu, tersebar di 7 Lapas dan Rutan, yakni Lapas Bentiring sebanyak 401 orang, Lapas Arga Makmur, Bengkulu Utara sebanyak 349 orang, dan Lapas Curup, Rejang Lebong sebanyak 271 orang napi.

Selanjutnya Lapas Anak sebanyak 10 orang napi, Rutan Malabero, Kota Bengkulu sebanyak 244 orang napi, Lapas Wanita Bengkulu sebanyak 41 orang dan rumah tahanan (Rutan) Manna, Bengkulu Selatan sebanyak 49 orang napi.

Untuk mengatasi masalah ini, KPU Provinsi Bengkulu, telah bekerja sama dengan Kanwil Kemkumham dan Dukcapil setempat, agar ribuan napi penghuni sejumlah Lapas dan Rutan di daerah ini dapat melakukan rekam data e-KTP di Dukcapil setempat dalam waktu dekat.

Dengan demikian, ribuan warga binaan penghuni 7 Lapas dan Rutan di Provinsi Bengkulu tersebut, tidak kehilangan hak politiknya pada Pemilu 17 April mendatang.

"Kita berharap kerja sama KPU Provinsi Bengkulu, dengan Kanwil Kemenkumham dan Dukcapil setempat dapat berjalan lancar, sehingga mereka dapat menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2019 yang akan digelar pada 17 April mendatang," tambah Irwan.

Meski demikian, data napi penghuni sejumlah Lapas dan Rutan di Provinsi Bengkulu, tidak dinamis. Artinya, jumlah napi di masing-masing Rutan dan Lapas di daerah bisa berubah sewaktu-waktu.

Untuk itu, KPU Provinsi Bengkulu, meminta pihak Kanwil Kemenkumham dapat melaporkan data narapidana yang masuk maupun keluar setiap bulannya, sehingga jumlah napi yang memiliki hak suara di masing-masing Lapas dan Rutan dapat tertangani dengan baik.

"KPU Bengkulu, akan berusaha semaksimal mungkin setiap napi yang memiliki identitas kependudukan dapat menyalurkan hak politiknya pada Pemilu 17 April 2019 mendatang. Hal ini dilakukan agar hasil Pemilu 2019 di Bengkulu benar-benar baik," ujarnya.

DPTHP Kedua Bertambah

Pada bagian lain, Irwan menjelaskan, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) kedua Pemilu 2019 di Provinsi Bengkulu, bertambah sebanyak 29.763 pemilih dari DPTHP pertama sebanyak 1.371.272 jiwa. DPTHP sebanyak ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di Bengkulu.

"Ada penambahan mata pilih pada DPTHP kedua sebanyak 29.763 jiwa, sehingga jumlah mata pilih Pemilu 2019 di Provinsi Bengkulu, tercatat sebanyak 1.400.682 jiwa," ujarnya.

DPTHP kedua Pemilu 2019 di Bengkulu, tersebut sudah final karena sudah ditetapkan melalui rapat pleno KPU provinsi pada Selasa (13/11). Rapat pleno tersebut dihadiri seluruh anggota KPU kabupaten dan kota, serta parpol peserta Pemilu di daerah ini.

Selanjutnya DPTHP kedua Pemilu 2019 di Bengkulu, yang sudah disyahkan itu, akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk dilakukan verifikasi faktual dan disahkan menjadi DPTHP Pileg dan Pilpres 17 April mendatang. (ba/b1)

Pemilu 2019