Kasus SKL BLBI, KPK Periksa Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli

josstoday.com

Kwik Kian Gie

JOSSTODAY.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmennya mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat pemegang saham pengendali BDNI Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim.

Pengusutan kasus ini terus dilakukan KPK, meskipun Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi yang diajukan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung yang menjadi terdakwa perkara tersebut.

Komitmen tersebut ditunjukkan KPK dengan terus memanggil dan memeriksa sejumlah saksi megakorupsi ini. Tim penyidik, pada hari ini menjadwalkan memeriksa Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin) periode 1999-2000 sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kwik Kian Gie serta Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001, Rizal Ramli.

"Keduanya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi SKL BLBI," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (11/7/2019).

Sehari sebelumnya, Rabu (10/7/2019), tim penyidik memeriksa empat orang saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Sjamsul Nursalim. Keempat saksi itu, yakni mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn Muhammad Surya Yusuf, mantan Deputi Kepala BPPN Farid Harianto dan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar keempat saksi mengenai peran masing-masing dalam proses penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor.

"Pada prinsipnya tim mengonfirmasi pengetahuan dan peran dari saksi-saksi ini dalam rangkaian proses baik di KKSK ataupun di BPPN pada saat itu terkait dengan pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI sesuai dengan kapasitas masing-masing," kata Febri.


Febri menuturkan, terhadap saksi Glenn M Yusuf selaku mantan Ketua BPPN didalami rangkaian proses-proses mulai dari pengambil alihan pengelolaan BDNI dan tanggung jawab Sjamsul Nursalim dalam penyelesaian kewajibannya. Seperti, permintaan agar Sjamsul Nursalim menambah aset untuk mengganti kerugian karena adanya misrepresentasi atas kredit petambak Dipasena yang nilainya pada saat itu Rp 4,8 triliun.

"Ditemukan ada misrepresentasi di sana namun pihak sjamsul pada saat itu menolak untuk menambah aset atau melakukan pembayaran kewajiban Rp 4,8 triliun itu," katanya.

Untuk saksi Laksamana Sukardi, tim penyidik mendalami perannya sebagai anggota KKSK pada saat itu terkait proses penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim. Febri memastikan pemeriksaan saksi-saksi ini terus dilakukan untuk memperkuat bukti dugaan korupsi yang dilakukan Sjamsul dan Itjih sebagai tersangka kasus SKL BLBI.

"Jadi ini menjawab juga banyak masukan dari masyarakat agar KPK terus menangani perkara ini. Agar KPK tidak menyerah meskipun ada putusan Kasasi yang dibacakan oleh Mahkamah Agung Kemarin," ungkap Febri.

"Kami pastikan KPK akan berjalan terus dan hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi untuk proses penyidikan ini dan besok juga ada beberapa saksi lagi dalam kasus BLBI ini yang masih akan kami periksa dan kami dalami," dia menambahkan.

"Pada prinsipnya KPK terus memperkuat bukti bukti dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim) dalam perkara ini. Jadi setiap fakta yang sudah kami temukan sebelumnya itu kami pertanyakan kembali dan kami perkuat kembali bukti-buktinya sebagai dugaan tindak pidana korupsi," kata Febri.

Diberitakan, KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (fa/b1)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmennya mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan