Wapres Pastikan MUI dan Ormas Agama Besar Dukung Keputusan Pemerintah Tunda RUU HIP

josstoday.com

KH Ma'ruf Amin.

JOSSTODAY.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan keputusan pemerintah meminta penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila sudah mendapat dukungan dari sejumlah ormas keagamaan besar di Indonesia.

Wapres menjelaskan bahwa dukungan datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

"Kami menyampaikan terima kasih dan semoga juga direspon sama oleh ormas-ormas yang lain dan masyarakat demi ketenangan bangsa kita," kata Wapres dalam keterangannya, Rabu (17/6/2020).

Wapres juga menjelaskan, upaya pemulihan ekonomi nasional, penanganan Covid-19 dan dampaknya, masih menjadi fokus utama pemerintah. Untuk itu, RUU HIP yang kini tengah dibahas oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu ditunda.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah membahas, dan memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP. Walau demikian, diingatkannya bahwa pemerintah mengambil keputusan meminta DPR untuk menghentikan, bukan menghentikan.

"Untuk menunda. Karena pemerintah menunda pembahasannya karena memang pemerintah ingin fokus kepada penanganan Covid-19 dan dampaknya, termasuk masalah sosial dan ekonomi dalam rangka upaya pemulihan ekonomi nasional," tegas Ma'ruf.

Selasa malam (16/6/2020), Wapres bertemu perwakilan sejumlah ormas keagamaan di Indonesia, yang hadir bersama Menko Polhukam Mahfud MD.

Mahfud menyampaikan dua poin utama mengenai keputusan pemerintah ini, yakni subtansi dan prosedur. Dari sisi substansi, Presiden menyatakan TAP MPRS No 25/1966 dinyatakan masih sah berlaku dan menjadi jangkauan dari setiap pembicaraan tentang ideologi, termasuk aturan ideologi.

Dari sisi prosedur, Mahfud mengungkapkan bahwa RUU HIP adalah usul inisiatif DPR. Dalam hal ini pemerintah tidak punya kewenangan untuk langsung mencabut RUU tersebut. Untuk itu, pemerintah menyatakan menunda pembahasannya.

Mahfud menambahkan, dalam proses pembahasan tentang urgensi dan materi dari RUU HIP ini, pemerintah pun meminta kepada DPR sebagai lembaga legislatif untuk mendengar aspirasi masyarakat, banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan.

Ketua MUI Buya Basri Bermanda menyampaikan apresiasi yang tinggi atas upaya pemerintah menunda pembahasan RUU HIP ini. Ia pun berharap sikap pemerintah ini mampu meredam kegelisahan masyarakat.

“Pemerintah ini baik sekali dan kami berharap oleh semua ormas Islam, MUI agar menjadikan ini sebagai pendinginan suasana. Kita tetap terus menyikapi atau mengawal DPR selanjutnya dan kalau perlu nanti dialog dengan DPR," ucap Buya Basri.

Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti juga menyampaikan apresiasi atas sikap pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Ia menyarankan agar sikap pemerintah tersebut disampaikan secara tertulis kepada DPR.

"Kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam, Yayasan Muhammadiyah untuk tetap bersikap tenang dan menanggapi persoalan ini secara cerdas, secara cerdik, sehingga kita fokus mengatasi persoalan pandemi Covid ini dan tetap senantiasa menjaga persatuan dan kerukunan," kata Muti.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU (PBNU) Helmy Faishal Zaini menilai bahwa multitafsir terhadap RUU HIP melahirkan berbagai analisis politik yang berpotensi melahirkan pertentangan antar ideologi.

“Pancasila itu final dan tidak perlu lagi memerlukan penafsiran-penafsiran karena kita khawatir justru akan mengurangi makna Pancasila itu sendiri. Mengingat sudah begitu banyak penetapan-penetapan maupun perundang-undangan yang telah menentukan kita di dalam berbangsa dan benegara," kata Helmy. (gus/b1)

Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP