OJK Akan Perpanjang Masa Restrukturisasi Kredit yang Terdampak Covid-19

josstoday.com

Perajin menyelesaikan pembuatan hiasan mahar pernikahan di Kuchiwalang Art, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat.

JOSSTODAY.COM - Pada Oktober mendatang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengumumkan masa perpanjangan dari program restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Seperti diketahui, saat ini debitur yang terdampak pandemi virus corona bisa menunda pembayaran cicilan kredit selama maksimal 1 tahun.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya membuka ruang perpanjangan restrukturisasi mengingat korporasi butuh waktu yang cukup untuk bangkit kembali. Memasuki bulan Juli, dari data yang diperolehnya, realisasi restrukturisasi mulai melandai, tidak seperti pada saat bulan April hingga Juni.

"Kami akan putuskan sebelum akhir tahun, kelihatannya agak berat untuk recover pulih sampai bulan Desember. Jadi, perlu kita perpanjang, kira-kira bulan Oktober akan kita putuskan," ujarnya dalam penandatangan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman program Penjaminan Pemerintah Kepada Korporasi Padat Karya Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Adapun, hingga 13 Juli 2020, ada 6,75 juta debitur yang kreditnya telah direstrukturisasi oleh perbankan. Total nilainya sebesar Rp 776,99 triliun. Di mana, Rp 327 triliun disalurkan ke sektor UMKM, sedangkan sisanya korporasi.

Wimboh mengungkapkan pihaknya mendukung penuh penjaminan kredit korporasi ini. Pasalnya, program ini juga akan memberikan appetite kepada pelaku usaha untuk bangkit. "Ini bukan saja perusahaan yang didorong pada pemulihan ekonomi, tetapi juga perbankan untuk bergerak ke depan," ujarnya.

Ia menambahkan, penjaminan pembiayaan kredit korporasi ini harus dikomunikasikan bersama-sama oleh perbankan kepada para debitur agar penyaluran kredit modal kerja dapat lebih meningkat. Menurut informasi perbankan, sektor korporasi akan membutuhkan tambahan kredit modal kerja sekitar Rp 51 triliun sampai dengan akhir Desember 2020. Adapun, untuk tahun 2021 jumlahnya lebih tinggi lagi yakni berkisar Rp 81 triliun untuk kredit korporasi dengan plafon antara Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun.

Lanjut Wimboh, dengan adanya kredit modal kerja dan penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp 30 triliun dan Rp 11 triliun di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan suku bunga murah, maka perbankan dinilai OJK wajib untuk merefleksikannya dengan memberikan suku bunga kredit yang juga murah ke nasabah.

"Ini likuiditas sangat ample (memadai), tidak ada kendala, secara market likuiditas, ini kesempatan mendorong suku bunga lebih rendah lagi," tegasnya. (fa/b1)

OJK Covid-19 ekonomi