Cegah Resesi, Pemerintah Akan Belanja Besar-besaran

josstoday.com

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), Kepala BNPB Doni Monardo (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang sebelum mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 20 Juli 2020.

JOSSTODAY.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, agar terhindar dari ancaman resesi, pemerintah harus melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi di kuartal III dan IV tahun 2020. Belanja pemerintah secara besar-besaran akan didorong, sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Karenanya, dukungan untuk dunia usaha harus segera dipercepat implementasinya.

“Belanja pemerintah didorong sebagai salah satu penggerak dan pengungkit perekonomian agar di semester kedua tahun 2020, kita bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi nol atau positif,” kata Menko Airlangga saat memberi sambutan di acara penandatanganan perjanjian kerja sama Program Penjaminan Korporasi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Rabu (29/7/2020).

Airlangga menyampaikan, penyebaran wabah Covid-19 sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Aktivitas ekonomi global pun belum akan kembali ke normal seperti masa sebelum pandemi. Berbagai lembaga internasional memperkirakan kontraksi pada tahun 2020 pada kisaran -4,9% dengan -7,6%.

Seperti dialami sebagian besar negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2020 melambat menjadi 2,97%. Pada Kuartal ke-2 tahun 2020, tekanan ekonomi diproyeksikan akan semakin berat dan mengalami kontraksi. “Di akhir tahun, kita berharap bisa keluar dari krisis atau zona negatif ini,” imbuhnya.

Airlangga pun kembali menegaskan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi, sehingga penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan dan terintegrasi dalam satu kelembagaan. Akan tetapi, harus dipahami bersama bahwa penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas.

Dukungan Swasta
Ditambahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat ini pemerintah tengah fokus mengakselerasi belanja-belanja pemerintah. Untuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi dari anggaran Rp 695,20 triliun juga terus ditingkatkan. Begitu juga dengan belanja kementerian/lembaga yang mencapai lebih dari Rp 836 trilun, serta belanja-belanja pemerintah lainnya yang bila ditotal mencapai Rp 2.739 triliun.

“Dari sisi demand, kita gunakan seluruh instrumen untuk memulihkan daya beli masyarakat. Selain yang Rp 695,20 triliun, plus belanja-belanja pemerintah lainnya, jadi total kita harus membelanjakan Rp 2.739 triliun sampai dengan akhir tahun ini,” kata Sri Mulyani.

Tetapi meskipun belanja penanganan Covid-19 dan PEN dan belanja-belanja pemerintah lainnya terus digenjot, Sri Mulyani mengatakan tidak mungkin ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali tanpa dukungan korporasi sektor swasta.

Karenanya, pemerintah kembali memberikan dukungan kepada pelaku usaha, kali ini korporasi padat karya, berupa penjaminan kredit dengan plafon di atas Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun. Melalui penjaminan kredit ini, harapannya perbankan tidak lagi ragu untuk menyalurkan kreditnya.

“Perbankan di dalam proses yang hati-hati melakukan restructuring. Karena mereka melihat risiko meningkat, mereka mempunyai likuditas tetapi tidak menyalurkan (kredit) karena melihat risiko. Perusahan yang melakukan restrukturisasi atau tidak melakukan restrukturisasi melihat kondisi ekonomi yang belum pulih juga menahan diri untuk tidak meminjam kredit modal kerja. Kalau dua-duanya menunggu, tidak ada katalis, ekonomi berhenti,” kata Sri Mulyani. (is/b1)

 

Pemulihan ekonomi nasional ekonomi