Formappi: Umumkan Nama Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan!

josstoday.com

Ilustrasi

JOSSTODAY.COM - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus meminta KPU dan Bawaslu untuk mengumumkan nama-nama pasangan calon (Paslon) yang melanggar protokol kesehatan pada tahap pendafaran tanggal 4-6 September 2020. Hal itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih pada pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang.

“KPU dan Bawaslu harus berani mengumumkan Paslon yang melanggar ketentuan protokol. Pengumuman secara terbuka dengan menyebutkan keterangan Paslon pelanggar aturan. Itu bisa menjadi kampanye politik yang bisa menjadi bahan bagi publik dalam menentukan pilihan,” kata Lusius pada diskusi bertema Pilkada Sehat dan Covid-19: Siapa Peduli di Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Ia menilai tidak cukup hanya pengumuman dari Bawaslu bahwa ada 243 Paslon yang melanggar aturan protokol kesehatan. Nama-nama pelanggar harus dibuka ke publik agar para Paslon tersebut juga malu akibat perbuatannya.

“Masifnya pelanggaran menimbulkan pesimisme akan keberhasilan Pilkada 2020, baik sebagai hajatan demokrasi maupun sebagai bagian dari upaya pemerintah mengatasi pandemi,” jelas Lusius.

Menurutnya, ekspresi para Paslon yang ditunjukkan dengan mengumpulkan massa menegaskan kerdilnya nilai kepemimpinan pada diri mereka. Ketika mereka tanpa beban mengorbankan massa yang berkumpul dalam proses pendaftaran, para kandidat hanya membuka kedok buruk sebagai pemburu kekuasaan. Demi kekuasaan, mereka mau mengorbankan pemilih atau rakyat tertular wabah Covid 19.

“Ini modal buruk bagi pemimpin. Ini tipikal pemimpin yang tak peduli pada rakyat,” tegas Lusius.

Peneliti pada Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erick Kurniawan yang juga hadir pada diskusi tersebut mengemukakan ada dua komitmen yang harus dijaga pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yaitu menjamin keselamatan warga dan komitmen terhadap demokrasi. Kesemerawutan tahapan pendaftaran, tidak boleh mencederai kedua komitmen tersebut.

Menurutnya, ada refleksi yang bisa dilihat dari kesemerawutan tahapan pendaftaran. Dari sisi bakal pasangan calon, ada 243 bakal paslon yang melanggar protokol kesehatan. Artinya, para Paslon sedang mencederai proses demokrasi dan mempertontonkan betapa nihilnya peran mereka yang seharusnya mendidik pendukungnya untuk menaati prosedur demokrasi dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Kalau mereka semakin abai, apa mereka sengaja "menghilangkan" dukungan karena semakin banyak warga yang terinfeksi dan akhirnya enggan berpartisipasi di pilkada,” jelas Erick.

Dari dari sisi administrasi pemilu, lanjut Erick, kesemrawutan tahapan pendaftaran menunjukan betapa bobroknya regim administrasi Pemilu dan Pilkada. Banyaknya proses pendaftaran yang kacau dan respon para petinggi penyelenggara pemilu yang lambat menunjukan bahwa lemahnya atau bahkan hampir tidak ada rencana mitigasi yang kuat dalam menjalankan tahapan pilkada di tengah bencana non alam.

“Ini harus menjadi perhatian serius ke depan. Upaya mitigasi harus lebih banyak agar pilkada tidak menjadi media penyebaran Covid-19,” ujar Erick. (fa/b1)

Formappi Pilkada 2020 Pelanggar Protokol Kesehatan