Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Belum Diatur, KPU Harus Revisi Aturan

josstoday.com

JOSSTODAY.COM - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lusius Karus meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar merevisi Peraturan KPU (PKPU) No 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasalnya, dalam PKPU tersebut, belum tegas dan detail mengatur sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan.

"Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan belum maksimal diterjemahkan KPU melalui revisi PKPU 6 Tahun 2020. Kelonggaran sanksi dimanfaatkan para bakal pasangan calon (Bapaslon) pada saat pendaftaran tanggal 4-6 September lalu. Mereka tahu, walaupun melanggar, tak ada sanksi yang bisa memberikan efek jera bagi mereka," kata Lusius di Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Ia menjelaskan KPU masih punya waktu untuk merevisi kembali PKPU No 6 Tahun 2020. Revisi harus memuat jenis sanksi bagi para pelanggar. Sanksi harus tegas sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi peserta Pilkada. Pengalaman saat pendaftaran, harus menjadi acuan bagi penyelenggara agar tidak bermain-main dengan penetapan sanksi bagi Paslon yang melanggar protokol kesehatan.

"KPU perlu membuat penjabaran dan penegasan sanksi dalam PKPU No 6 Tahun 2020. Agar tidak mudah digugat jika bentuk sanksi tidak detail," jelas Lusius.

Menurutnya, pemberian sanksi administratif tidak sekadar teguran tertulis untuk memperingatkan peserta. Sanksi harus punya tendensi hingga ke diskualifikasi calon.

Dia menyarankan KPU harus mulai dengan merespons langsung pelanggaran di lapangan dengan memberhentikan kegiatan para Paslon jika melanggar protokol. Setelah itu, dengan pertimbangan dari Bawaslu, sanksi administratif bisa diikuti diskualifikasi calon sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

 "Kekhawatiran akan keselamatan rakyat dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi dasar bagi desakan akan perlunya aturan yang tegas itu. Aturan yang tegas tak hanya dibayangkan dengan bunyi aturan yang jelas, yang bisa diikuti oleh peserta, tetapi lebih pada bagaimana mengantisipasi bentuk pelanggaran kecil yang potensial mengancam keselamatan warga negara," tutup Lusius.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengemukakan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan bersifat administratif. Alasannya, acuan yang dipakai dalam menindak para pelanggar bukan Undang-Undang (UU) tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

“PKPU No 6 Tahun 2020 menjadi payung pelaksanaan pengawasan pelanggar protokol kesehatan. Karena tidak ada pengaturan dalam UU dan hanya PKPU maka potensi pelanggaran adalah administratif,” kata Dewi dalam diskusi tentang Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 yang digelar oleh KPU di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Ia menjelaskan ketentuan dalam PKPU No 6 Tahun 2020 juga masih ada kekurangan karena tidak detail menyebut bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar. Misalnya, apakah jika terbukti melanggar lalu diberi sanksi berupa penghentian kampanye, pengurangan jatah kampanye atau hingga diskualifikasi.

“Ini yang masih perlu diperbaiki. Karena tidak mungkin kami memberikan sanksi yang sesungguhnya tidak diatur. Nanti bisa melanggar hukum dan digugat kalau sanksinya tidak tepat,” jelas Dewi. (gus/b1)

Pilkada 2020 Protokol Kesehatan KPU