Walau Kapolri Sudah Keluarkan SE UU ITE, Fahri Hamzah Tetap Usul Jokowi Keluarkan Perppu

josstoday.com

Fahri Hamzah

JOSSTODAY.COM - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, tetap menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) sebagai jalan keluar tercepat mengakhiri ketidakpastian hukum menyangkut legislasi tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Fahri Hamzah setelah Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait penerapan UU ITE, yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

Bagi Fahri, pada dasarnya ada tiga skenario alternatif solusi untuk mengakhiri ketidakpastian hukum itu.

Skenario pertama adalah melakukan revisi terhadap UU ITE, merevisi pasal-pasal yang dianggap karet alias multitafsir. Tapi dia menilai proses akan lebih lama memakan waktu.

"Karena itu saya lebih setuju dengan skenario kedua, yaitu skenario yang cepat. Yaitu, Presiden mem-Perppu UU ITE sehingga secara otomatis pasal bermasalah dihilangkan, agar segera ada kepastian hukum," kata Fahri, Selasa (23/2/2021).

Skenario ketiga adalah yang paling komprehensif. Yakni menuntaskan pembahasan dan pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Fahri, penuntasan KUHP akan memberikan kepastian hukum yang lebih luas kepada seluruh UU yang mungkin bernuansa penuh ketidakpastian hukum.

Soal surat edaran Kapolri, Fahri menilainya sebagai inisiatif baik. Akan tetapi, surat itu bukanlah hukum yang sebenarnya dan dalam jangka panjang bisa akan terjadi masalah.

Solusi yang paling baik dan benar, menurut Fahri, adalah menyediakan perangkat hukum di hulu alias menyediakan UU ITE yang permanen. Dan itu bisa bersumber dari Perppu, revisi UU, atau KUHP.

Fahri mengatakan momen polemik RUU ITE ini bisa menjadi awalan bagi pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan RUU KUHP. Seingat dirinya, di akhir kepemimpinannya di DPR, pembahasan RUU KUHP sudah selesai di tingkat pertama. Baginya, dengan ketentuan baru pembuatan peraturan perundang-undangan, bahwa RUU lama bisa dilanjutkan tanpa mengulangi pembahasan dari awal, proses legislasinya bisa lebih cepat.

"Itu dapat dipercepat apabila pada periode lalu sebuah RUU telah menyelesaikan pembahasan pada tingkat pertama, dan itu yang terjadi pada akhir periode DPR 2012-2019 yang lalu," kata Fahri.

Untuk diketahui, dalam SE berjudul “Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif” itu ada 11 poin yang diatur.

Ada sejumlah hal baru dalam SE bernomor SE/2/11/2021 yang ditandatangani Kapolri Sigit pada Jumat (19/2/2021) itu. Salah satunya adalah tersangka tidak perlu ditahan jika sudah menyesali perbuatannya dan meminta maaf. (gus/b1)

UU ITE ITE Revisi UU ITE Perppu ITE