PPKM Darurat, Menko PMK: Bansos Disalurkan Paling Lambat Minggu Kedua Juli

josstoday.com

Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Istimewa)

JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan yang bertujuan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 itu akan diikuti dengan kebijakan percepatan dan perluasan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak pandemi.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait, guna mempercepat sekaligus memastikan penyaluran bansos tepat sasaran Penerima Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan perpanjangan BST Mei-Juni sebanyak 10 juta KPM.

“Tujuannya adalah untuk menyinkronkan agar bansos bisa disalurkan secepat mungkin dan cakupannya betul-betul tepat sasaran. Yang paling utama agar masyarakat yang paling terdampak, yaitu mereka yang ada di lapisan terbawah bisa terbantu dengan adanya bansos yang akan digulirkan nanti,” ucap Muhadjir pada rapat koordinasi, Jumat (1/7/2021).

Berdasarkan keterangan pers diterima Beritasatu.com, Jumat pagi, Muhadjir mengatakan bansos akan didistribusikan paling lambat pada minggu kedua Juli 2021.

“Mudah-mudahan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli bansos akan bisa disalurkan ke seluruh pelosok Tanah Air kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan,” kata Muhadjir.

Ia mengatakan, percepatan penyaluran bansos ini juga merupakan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan kembali di bawah 2 digit seperti sebelum pandemi menyusul Susenas September 2021.

Selanjutnya, terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa, Muhadjir meminta agar dapat segera dibayarkan kepada 5 juta KPM yang datanya telah ada. Untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta KPM, agar dapat segera dilakukan review ulang penggunaan dana desa supaya penduduk yang terkena imbas pandemi bisa mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pascaperbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru, realisasi penyaluran bansos PKH, bantuan pangan non tunai (BPNT) berjumlah 32.953.559 keluarga/jiwa.

Akan tetapi, saat ini terdapat 3.614.355 KPM data di Himbara yang belum bisa disalurkan, antara lain gagal burekol (buka rekening kolektif) karena data anomali dan tidak lengkap. Data anomali itu merupakan data dari Dukcapil namun tidak bisa dilakukan pembukaan rekening di bank karena beberapa hal, seperti nama yang tidak sesuai format dan sebagainya.

“Permasalahan seperti inilah yang perlu segera kita perbaiki sehingga penyaluran bansos bisa dilakukan dan betul-betul mencapai target,” ucap Risma.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini sedang dilakukan sinkronisasi terhadap 163.000 data tersebut.

“Paling lambat besok siang akan kami umumkan hasilnya. Cocok atau tidaknya, kalau cocok akan kami rekomendasikan untuk mempercepat realisasi penyaluran bansos,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, bahwa tidak ada masalah dalam penganggaran untuk pemberian bansos BST. Namun demikian, ia meminta kepada Mensos agar dapat bersurat terkait usulan untuk anggaran perpanjangan alokasi BST bulan Mei-Juni 2021.

“Saya minta ini untuk segera dikirim agar di bulan Juli ini bisa segera disalurkan sekaligus dua bulan alokasi BST. Ini tentu akan sangat membantu. Kalau untuk penyaluran kepada mereka yang datanya mirip (mendekati 70%) dan data kurang lengkap, Mensos bisa menyurati Himbara untuk memberikan otorisasi,” ucap Menkeu.

Rapat yang dipimpin Menko PMK tersebut juga dihadiri oleh Menko Maritim dan Investasi (Marves), Menteri Desa dan PDTT, Gubernur BI, Ketua DK OJK, Kepala BPS, Wamenkeu, Kepala BPKP, dan Direktur Utama BRI selaku Ketua Himbara. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya yang dipimpin oleh Menko Marves bersama beberapa menteri terkait. (fa/b1)

 

Menko PPKM Darurat PPKM Mikro Menko PMK