Indonesia Bahas Penguatan Kerjasama Keuangan Dengan ASEAN+3

josstoday.com

Pertemuan gugus tugas ke-5 negara-negara anggota ASEAN+3

Lombok, JOSSTODAY.COM – Pertemuan gugus tugas ke-5 negara-negara anggota ASEAN+3 yaitu ASEAN, Jepang, Korea dan RRT, dalam kerangka The 5th ASEAN Task Force Meeting pada tanggal 25-26 Oktober 2023, membahas sejumlah isu yang menjadi fokus dan perhatian seluruh anggota. Pembahasan yang dilakukan yaitu mengenai kerja sama keuangan regional melalui Regional Financing Arrangements (RFA) Future Direction, Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), Asian Bond Markets Initiative, pembiayaan risiko bencana (Disaster Risk Financing Initiative/DRFI), inisiatif ASEAN+3 ke depan (ASEAN+3 Future Initiative) dan komite kerja ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO).

Indonesia dan Jepang bertindak selaku Co-Chairs pada pertemuan gugus tugas ASEAN+3. Pertemuan ini dibuka oleh Co-Chair dari Kementerian Keuangan Indonesia, di mana Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral yang menyampaikan harapannya agar keseluruhan agenda dapat mencapai progres signifikan, dan kesepakatan untuk dilaporkan dan dimintakan persetujuan pada pertemuan terakhir tingkat Deputies Desember nanti. Co-Chair dari Kementerian Keuangan Jepang dalam pembukaannya menyampaikan apresiasi kepada Indonesia, yang telah memimpin pertemuan dengan baik, dan berharap hasil dari isu – isu yang dibahas bersama sepanjang tahun ini dapat menjadi landasan bagi Korea Selatan dan Laos, yang akan menjadi Co-chairs ASEAN+3 di tahun depan, dalam mendiskusikan isu kerja sama keuangan.

Pada diskusi yang berjalan produktif tersebut, para delegasi menyampaikan masukan untuk penguatan kerja sama keuangan di Kawasan. Dalam isu RFA, negara anggota masih melanjutkan diskusi terkait modalitas yang dibutuhkan untuk membentuk kerangka pembiayaan cepat (Rapid Financing Framework/RFF). RFF yang diamanatkan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN+3 ini untuk dieksplorasi oleh Deputies dan Gugus Tugas, akan digunakan sebagai bentuk pembiayaan yang dapat diakses cepat ketika negara-negara di kawasan ini mengalami kesulitan keuangan, akibat kondisi darurat yang berasal dari luar (exogenous shock) seperti bencana alam dan pandemi. Sementara itu, isu yang masih terus dibahas dalam agenda CMIM antara lain mengenai pembentukan struktur margin CMIM yang baru, dan assessment penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan ASEAN+3. CMIM merupakan jaring pengaman keuangan yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan kawasan, dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika ekonomi global. Proposal RFF di bawah CMIM diharapkan dapat meningkatkan utilisasi dari jaring pengaman keuangan di kawasan ini, dengan fokus pengamanan terhadap tekanan non-fundamental namun darurat.

Dalam sesi terkait Asian Bond Markets Initiative, dibahas strategi pengembangan instrumen pembiayaan hijau berdasarkan kondisi infrastruktur dan karakteristik pasar keuangan dari masing-masing negara ASEAN+3. Pembiayaan risiko bencana juga menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan ini, antara lain mengenai rencana pembentukan Sekretariat DRFI dan utilisasi pembiayaan dari beberapa negara donor. Isu lainnya yang juga dibahas dalam pertemuan ini adalah terkait inisiatif yang akan dilakukan oleh ASEAN+3 ke depan, dalam memperkuat inklusi keuangan melalui fintech (teknologi keuangan). Dalam hal ini, para negara anggota mendengarkan progres terkait kerangka peraturan (regulatory framework) untuk fintech. Pengaturan ini akan mencakup lima pilar utama yaitu inklusi keuangan, inovasi, inter-konektivitas, risiko keuangan makro dan mikro. Selain itu, gugus tugas ASEAN+3 juga membahas hasil studi mengenai kebijakan fiskal yang efektif untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Berdasarkan survei pasar, studi mengidentifikasi beberapa faktor utama yang menghambat investasi berkelanjutan antara lain, kurangnya proyek, kurangnya pengetahuan, dan ketidakpastian regulasi. Untuk mengatasi hal ini, beberapa kebijakan fiskal yang direkomendasikan yaitu, adanya jaminan pemerintah, insentif pajak/subsidi, sovereign sustainable bonds, dan penyusunan peta jalan keuangan berkelanjutan.

Terakhir, negara anggota menekankan pentingnya peran AMRO sebagai lembaga yang berperan dalam mengawasi stabilitas ekonomi dan keuangan di ASEAN+3. Untuk itu, para delegasi pada kesempatan tersebut menyampaikan beberapa masukan dan pandangan untuk penguatan AMRO baik dari sisi peningkatan SDM maupun tata kelolanya. Negara anggota juga memberikan masukan terkait area–area yang perlu menjadi fokus dalam penyusunan strategi kerja sama (partnership strategy), agar memperluas cakupan kemitraan dan melibatkan lebih banyak mitra yang relevan. Salah satu capaian signifikan dalam pertemuan ini adalah disepakatinya penambahan posisi Senior Management pada AMRO yang akan memperkuat fungsi surveillance, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan regional dan inklusivitas AMRO, dengan ditambahnya posisi yang terbuka untuk diisi wakil dari negara anggota ASEAN.

Pertemuan ini menjadi pertemuan terakhir gugus tugas ASEAN+3 yang diselenggarakan Indonesia di bawah Keketuaan ASEAN 2023. Selain negara anggota, turut hadir pula lembaga internasional seperti ADB, AMRO, Bank Dunia, dan ASEAN Secretariat

ASEAN + 3 Indonesia CMIM