BEBERAPA bulan ke depan Perekonomian Indonesia masih dalam kondisi uncertainty. Hal ini terkait saat menunggu detik-detik pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019. Tentu saja, terutama terkait juga dengan kandidat para menterinya (Kabinet Indonesia Hebat, KIH). Kondisi rupiah masih sulit ditebak untuk bisa kembali normal.

Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam menjaga stabilitas nilai tukar juga mengalami dilematis yang cukup dalam. Salah satu jalan kita harus merubah mindset yang sudah lama dijalankan oleh Pemerintah dalam hal ini Bank Sentral.

Kita harus melakukan capital control, tidak bisa kita membiarkan terlalu liberal karena akan banyak membuat masalah dan banyak muderatnya untuk perekonomian Indonesia. Capital control ini sebenarnya akan menjadikan suatu vitamin tersendiri buat kebijakan makroprudensial, sebab kebijakan makroprudensial di sini posisinya sebagai penengah dan penghubung diantara kebijakan moneter dan kebijakan microprudensial serta Kebijakan Pemerintah.

Aliran modal yang bebas adalah akar dari segala kejahatan dimana disebabkan oleh adanya teori ekonomi yang salah, terutama dari kubu Neo-Klasik dan Rational Expectation. Belajar dari Eropa, liberalisasi modal merupakan akun yang menjadi cerita yang sangat lucu karena diawali konvertabilitas dengan current account pada tahun 1958 dan berakhir dengan konvertabilitas pada tahun 1990. Dua Tahun kemudian, eropa menghadapi krisis sistem pembayaran yang menyebabkan penyusutan yang signifkan utuk beberapa mata uang.

Harapan semua masyarakat adalah Pemerintahan Jokowi-JK harus benar-benar professional dalam menangani permasalahan yang ada terutama terkait dengan restrukturisasi birokrasi atau Debirokratisasi dan pelayanan kepada masyarakat juga harus banyak melibatkan swasta untuk lebih professional sehingga efisiensi dan efektifitas akan tercapai.

APBN harus diselamatkan dengan adanya perampingan pada kementerian. Mafia migas harus diberantas secepatnya, terutama terkait dengan subsidi BBM dan harus berani melakukan kebijakan yang tidak populis dengan menghapus segala bentuk subsidi yang terkait dengan BBM.

Sistemnya harus segera diperbaiki diiringi dengan kompetensi para menteri menteri yang membantu Jokowi-JK. Akuntabilitas dan transparansi untuk BUMN harus benar-benar difungsikan dengan diperkuat oleh lembaga pengawas, seperti BPKP, BPK dan KPK serta kepastian hukum yang harus jelas.

Walaupun Indonesia masih berada pada masa sulit, yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kondisi politik yang masih tidak pasti, outluck global yang masih sesak nafas, Amerika sendiri masih melakukan pengetatan dalam perekonomiannya termasuk Tiongkok masih misteri terkait dengan total utang Tiongkok sebesar 250% dari GDP-nya gara-gara harus melakukan stimulus Tahun 2008. Memang hutang pemerintah China sendiri hanya 22% dari GDP-nya akan tetapi hutang pemilik perusahaan ke Perbankan luar biasa besarnya.

Betapapun beratnya kondisi eksternal maupun internal yang dihadapi, namun manyarakat tidak perlu terlalu paranoid, kita harus tetap optimis bahwa kedepan Indonesia akan menjadi Negara yang hebat asalkan pemerintahan Jokowi-JK mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten dengan Visi Misinya.

Pasti dunia akan kembali tersenyum buat Indonesia bahwa pemerintahan yang bersih didukung people power akan menjadi keberhasilan Pemerintahan Jokowi-JK walaupun banyak hambatan dari kualisi Oposisi. Tak kalah penting Rupiah kembali akan dipercaya oleh masyarakat sebagai asset yang paling aman. (*)