JOSSTODAY.COM - Pasangan Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan menghapus uang muka (down payment/DP) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) melalui kredit rumah berbasis tabungan. "Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30% dari harga rumah, dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/1/2017).

Langkah itu dilakukan sebagai sulusi atas banyaknya penduduk ibu kota belum memiliki rumah karena kenaikan harga lahan yang mencapai 16% per tahun. Sementara upah pekerja hanya tumbuh di bawah 10% per tahun. "Sesuai data riset BPS (Badan Pusat Statistik) 2014, DKI Jakarta adalah provinsi kedua dengan `backlog` perumahan terbesar di Indonesia," ungkap Anies.

Kondisi itu membuat warga kelas menengah ke bawah di Jakarta tidak lagi mampu membeli rumah, sehingga mereka pasrah dan tak ada pilihan memilih rumah dan tinggal di pinggiran kota. "Kita menyaksikan di sini ada persoalan permintaan dan pasokan yang harus diselesaikan secara struktural. Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta, namun tinggal di sub-urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah sendiri. Mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan," papar Anies.

Anies ingin biaya transportasi warga yang sekarang mencapai 30% dari pendapatan keluarga menengah bawah, harus bisa ditekan menjadi maksimum 15%. Caranya dengan melakukan pengaturan kembali rute (re-routing) angkutan umum supaya melayani permukiman seluruh warga atau ditambah dengan rute-rute baru. 

Sementara terkait isu besar permukiman di Jakarta, ada pada dua hal yang akan dilakukan oleh Anies-Sandi. Yakni, penataan dan penyediaan.  "Kami akan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) yang disesuaikan dengan karakter permukiman di Jakarta, baik yang modern maupun kampung," urai Anies. 

Salah satunya dengan mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan "kampoeng deret" dengan aktif melibatkan warga mulai dari perencanaan hingga pengelolaan.

Dia mengingingkan penataan itu dikerjakan secara kolosal, bukan semata-mata oleh aparat pemprov dan kontraktor pemenang tender, namun juga masyarakat ikut terlibat bekerja secara gotong rotong. 

Contohnya, beberapa RW yang wilayahnya akan ditata ulang bermusyawarah melibatkan para profesional untuk mencari pola penataan yang spesifik ditempat itu. "Jadi setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya keterlibatan banyak pihak," tandasnya.

Sedangkan untuk mengendalikan harga tanah di Jakarta yang melambung tinggi, nanti pemerintah melalui BUMD akan mendata secara administratif kegiatan jual beli tanah yang akuntabel dalam bentuk bank tanah untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.(jos)

Pilkada DKI Jakarta 2017 Anies-Sandiaga KPR