JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memikul utang negara sebanyak Rp3.466,96 triliun hingga akhir 2016. Utang pemerintah Indonesia meningkat Rp301,83 triliun atau 9,53% dibandingkan pada 2015 sebesar Rp3.165,13 triiun. Demikian menurut data yang dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (26/1/2017).

Kenaikan utang pemerintah disebabkan oleh akumulasi utang di masa lalu, dampak dari krisis 1997/1998 yang menyebabkan depresiasi rupiah serta pembiayaan defisit APBNP 2016. Mayoritas utang pemerintah berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.733,83 triliun, atau naik Rp323, 82 triliun dari posisi tahun sebelumnya sebanyak Rp2.410,01 triliun.

Sebagian besar SBN diterbitkan dalam denominasi rupiah yang mencapai Rp2.014.03 triliun, dan Rp719, 08 triliun sisanya dalam denominasi valuta asing (valas). Utang pemerintah juga dalam bentuk pinjaman, baik berupa pinjaman bilateral maupun multilateral sebesar Rp733,13 triliun.

Secara bilateral, kreditur terbesar Indonesia adalah Jepang. Hingga akhir 2016, total utang yang dikucurkan Jepang kepada Indonesia mencapai Rp195, 95 triliun atau sekitar 5,7% dari total utang pemerintah. Selanjutnya Jerman dengan memberikan pinjaman sebesar Rp24, 72 triliun. Lalu secara multilateral, kreditur terbesar Indonesia adalah Bank Dunia dengan total pinjaman sebesar Rp232,36 trilun.

Sepanjang tahun lalu, pemerintah telah mencicil utang sebanyak Rp505, 38 triliun atau 105,22% dari pagu dalam APBN-P 2016. Pembayaran terdiri dari pokok utang sebesar Rp322, 61 triliun, baik untuk utang dalam denominasi rupiah maupun valas.

Rinciannya, pembayaran pokok SBN sebesar Rp253, 03 triliun atau 112,14% dari pagu APBNP 2016 dan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp69, 01 triliun. Pembayaran utang juga dilakukan untuk bunga sebesar sebesar Rp182,77 triliun atau 98,8% dari pagu dalam APBNP 2016.(far)

Presiden Jokowi Utang Negara Utang Indonesia