Pemprov Jatim Gelar Halal Bihalal 4 Juli 2017
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (kiri), saat bersalaman dengan wagub Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (30/5/2017). (josstoday.com/Fariz Yarbo)
JOSSTODAY.COM - Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo beserta Wakil Gubernur, Saifullah Yusuf akan melaksanakan halal bihalal Idul Fitri 1438 H, dengan berbagai komponen masyarakat Jatim di Halaman Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110, Surabaya, Selasa (4/7/2017).
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Benny Sampir Wanto, menjelaskan kegiatan itu akan dilaksanakan pukul 07.30 WIB - 11.00 WIB dengan dibagi dalam tiga kloter.
Untuk kloter pertama, Benny menjelaskan akan dilaksanakan pukul 07.30 WIB - 08.30 WIB. Di mana, gubernur dan wagub berhalal bihalal dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan aparatur sipil negara/ASN di jajaran Pemprov Jatim.
Pada kloter kedua, pukul 08.30 WIB - 09.30 WIB, Pakde Karwo dan Gus Ipul-sapaan akrab gubernur dan wagub, berhalal bihalal dengan anggota Forpimda Jatim, DPRD Jatim, para mantan gubernur dan wagub, konsul jenderal dan konsul kehormatan dan atau perwakilan asing, pimpinan BUMN, rektor PTN/PTS, pimpinan parpol, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pimpinan instansi vertikal.
Sementara itu, kloter ketiga, pukul 09.00 WIB - 11.00 WIB, pasangan yang sudah dua periode ini berhalal bihalal dengan para bupati/walikota, wakil bupati/walikota, sekda, dan anggota Forkopimda kabupaten/kota.
Nantinya dalam acara halal biahalal Pakde Karwo, Gus Ipul, dan sekdaprov Dr. Soekardi akan didampingi oleh istri.
Benny mengatakan, bahwa pendampingan oleh istri atau suami hanya berlaku untuk gubernur, wagub, sekdaprov, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mantan gubernur/wagub, bupati/walikota, dan kepala OPD jajaran pemprov Jatim
"Untuk kalangan internal di jajaran Pemprov Jatim, khususnya pejabat eselon III dan IV tidak bersama isteri atau suami," tambahnya. Demikian pula, untuk staf di lingkungan Kantor Gubernur Jatim, yakni Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Tentang pakaian yang dikenakan, Benny menjelaskan, untuk sipil memakai batik lengan panjang, militer menggunakan pakaian yang berlaku saat itu, sedangkan ibu-ibu mengenakan pakaian bebas rapi. (ais)