JOSSTODAY.COM – Momen politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi lahan basah bagi media-media yang secara dadakan hadir untuk meraih keuntungan melalui iklan yang diberikan oleh kandidat.

Hal itu pun memicu banyaknya orang lain baik itu pekerja media, atau non media membuat media baru hanya untuk mencari keuntungan, sekaligus membuat berita yang menjadi sepihak. Karena itu, juga tak membuat kaget jika ada begitu banyak pemberitaan yang saling serang melanggar kode etik jurnalistik.

Ketua Divisi Bidang Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Aang Kunaifi mengatakan jika pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Dewan Pers untuk menertibkan media-media yang memberitakan berita yang tak sesuai selama kampanye hingga Pilkada berlangsung.

“Belajar dari Pilkada sebelumnya, memang banyak media yang memberitakan secara tidak berimbang. Kemudian, nulis satu paslon saja yang baik dengan menyerang calon lain sehingga menimbulkan konflik,” kata Aang saat mengisi diskusi “Media sebagai Garda Kampanye Pilgub Jatim 2018” di Ruang Soetandyo, Gedung Fisip Unair, Surabaya, Senin (26/2/2018).

“Jadi, kami juga melakukan pengawasan. Kalau ada indikasi hoax dan sebagainya akan kita laporkan Dewan Pers untuk diberhentikan,” imbuhnya.

Hal itu diamini oleh wartawan Antara Jawa Timur, Fiqih Arfani yang mengaku kemunculan media-media baru disaat momen politik sebagai fenomena yang menarik.

“Pertama, dari jumlah dulu, mereka ini ada puluhan dan bahkan bisa ratusan. Menariknya lagi, acapkali justru para pemiliknya ini bukanlah para kapitalis media ataupun pengusaha. Karena sesungguhnya untuk membuat media, terlebih lagi media online, saat ini sangat murah,” jelas Fiqih.

“Lalu kalau sudah begitu, siapa pemilikinya? Bisa bervariasi. Mungkin juga tim sukses peserta Pilkada, relawan, atau bahkan para pewarta atau jurnalis sekalipun,” kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Kelompok Kerja (Kapokja) Wartawan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu.

Fenomena media lapis kedua itu, menurut Fiqih perlu untuk sangat dicermati dari berbagai sisi. Utamanya adalah isi pemberitaan apakah berimbang atau tidak dan sebagainya.

“Hanya saja, bagi masyarakat luas, ini perlu digarisbawahi. Ada beberapa hal yang perlu untuk sangat dicermati sebagai konsumen berita. Terutama bahwa para media online dadakan tersebut seringkali memuat pemberitaan yang tidak sesuai kaidah dan berita fakta. Memang belum masuk ke ranah hoax, tapi disini seringnya fenomena di lapangan digabungkan dengan opini penulisnya. Sehingga bisa mempengaruhi persepsi dari para pembaca,” pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Unair, Dr Suko Widodo mengatakan jika kode etik harus benar-benar menjadi pegangan utama bagi para wartawan agar dapat menjaga kondusifitas Jawa Timur dalam melaksanakan Pilkada Serentak.

“Saya harap media bisa menjadi pendorong masyarakat untuk bisa melaksanakan Pilkada dengan damai. Jangan sampai media di Jawa Timur mengulang apa yang sudah terjadi di Jakarta sehingga menimbulkan konflik besar di Jawa Timur,” ujarnya. (ais)

 

Pilgub Jatim 2018 Bawaslu Jatim Kampanye Damai Media Dadakan