JOSSTODAY.COM -  Birokrat yang mampu bekerja dengan cepat, responsif, efisien, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu motor kemajuan Indonesia. Oleh karenanya, saat memberikan kuliah umum bagi ribuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo menaruh harapan besar akan munculnya birokrat-birokrat muda yang tangguh dan mau bekerja keras.

"Kita harus meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju jika memiliki birokrat-birokrat yang tangguh dan mau bekerja keras, jika birokrat-birokrat kita selalu berani melakukan inovasi, dan jika birokrat-birokrat kita selalu mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, serta negara di atas kepentingan yang lain," ujarnya pada Selasa, 27 Maret 2018.

Kepala Negara kemudian mengingatkan, birokrasi pada dasarnya merupakan sebuah wadah untuk melayani segenap kebutuhan masyarakat. Masyarakat sangat berharap agar para birokrat kita mampu memberikan pelayanan publik dengan baik dan cepat.

"Masyarakat ingin dilayani cepat. Ingin birokrat kita kerja cepat. Kalau bisa diselesaikan 3 menit, ya selesaikan 3 menit. Mengurus izin sekarang ini masih ada yang berbulan-bulan. Saya mendengar mingguan saja tidak mau apalagi berbulan-bulan," ucapnya.

Ia membeberkan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai gubernur dulu. Saat melakukan sidak untuk memeriksa jalannya proses perizinan, ia mengaku sangat jengkel dengan apa yang dilihatnya sendiri.

Bagaimana tidak, proses penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dalam realitasnya hanya memerlukan waktu beberapa menit, harus didapatkan masyarakat dalam waktu berminggu-minggu.

"SIUP itu hanya satu lembar. Saya mendapat kabar bahwa untuk mendapatkan izin SIUP ini perlu waktu dua minggu. Padahal hanya menulis nama perusahaan, nama pemilik, alamat, modal kerja, dan jenis usaha," tuturnya.

Saat sidak itulah dirinya bertanya kepada petugas mengapa butuh waktu hingga berminggu-minggu hanya untuk penerbitan perizinan itu. Ia mendapat jawaban bahwa yang membuat proses perizinan menjadi lama ialah pada pembubuhan tanda tangan yang seharusnya juga bisa dilakukan dengan cepat.

"Saya tanya ke petugas, kenapa harus menunggu dua minggu? Pak, di sini cepat mengerjakannya, tapi ini perlu tanda tangan yang di lantai tiga. Tanda tangan itu kan juga tidak ada satu menit? Harusnya tidak sampai dua minggu. Ternyata yang lama yang di lantai tiga tadi: kepala kantornya," ucapnya.

"Saya jengkel sekali karena keluhan-keluhan itu saya dengar langsung dari dunia usaha, dari masyarakat. Saya naik ke lantai tiga, saya cari kepala kantornya. Untungnya tidak ada," sambungnya yang langsung disambut tawa.

Hal-hal dan kebiasaan seperti itulah yang Presiden Joko Widodo minta untuk dihilangkan dalam birokrasi kita. Saat ini, pemerintah, sebagaimana birokrat, juga dituntut untuk bekerja lebih cepat, responsif, dan lebih efisien.

"Sebagai birokrat saudara-saudara harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus mengikuti gagasan inovasi yang ada, harus …
[21:52, 27/3/2018] Mas Ruly: Presiden: Kemudahan Izin Ekspor dan Investasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Ada dua hal yang paling memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu investasi dan ekspor. Oleh karena itu, kemudahan perizinan dalam dua hal ini akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Meski disampaikan Bu Menteri masih ada yang bulan, masih ada yang hari, saya nggak tepuk tangan. Saya tepuk tangan kalau (perizinan) sudah hitungan jam," kata Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan Pengguna Fasilitas Kepabeanan dan Peluncuran Perizinan Online di PT. Samick Indonesia, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Selasa, 27 Maret 2018.

Presiden mengatakan bahwa saat ini sudah bukan zamannya lagi mengurus izin butuh puluhan dokumen dan memakan waktu berhari-hari. "Masih banyak hal besar yang mesti kita lakukan untuk memperbaiki negara ini. Sudah nggak zaman urus izin ke sana ke mari terus isi berpuluh-puluh kertas," lanjutnya.

Menurutnya, izin dokumen kepabeanan harus dipangkas sebanyak banyaknya sehingga singkat dan tidak melalui proses yang panjang. Izin kemudahan impor untuk ekspor, dari 30 hari jadi 1 jam. Demikian juga dengan izin penimbunan barang dari 10 hari ke 1 jam.

"Izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai 30 hari ke 10 hari, ini nggak tepuk tangan. Kemudian izin kawasan berikat dari 45 izin jadi 3 izin," ujarnya.

Presiden menuturkan bahwa masyarakat yang hidup di era modern menuntut semua serba singkat, serba cepat, dan serba online. Oleh karena itu, lanjutnya, sudah saatnya proses perizinan dibawa ke era yang sama, yaitu singkat, cepat, online.

Kepala Negara kemudian memberi contoh saat dirinya mengurus investasi di Uni Emirat Arab. Rangkaian proses perizinan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Hal ini yang kemudian diharapkan juga terjadi di Indonesia.

"Saya urus investasi di UAE, saya datang ke sana bawa syarat-syarat sudah lama sekali 17 atau 18 tahun lalu. Syaratnya dicek, pergi ke notariat nggak ada 5 menit. Di gedung sebelah cek lagi disuruh tanda tangan. Terus saya dapat izin, nggak ada 1 jam. Dengan izin tadi saya bisa bangun kantor showroom gudang itu 18 tahun yang lalu. Di sini saya maunya seperti itu," tuturnya. 

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (is/pr)

CPNS Presiden Joko Widodo