JOSSTODAY.COM - Direktur Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengatakan, perintah Pimpinan BIN kepada anggotanya sangat jelas yakni harus netral tidak hanya saat Pilkada. BIN tidak berpihak kepada siapapun dalam pilkada maupun Pileg dan Pilpres.

"Pegangan BIN adalah konstitusi, mengamankan dan mengawal agar tahapan pemilu dapat berjalan sesuai ketentuan yang telah digariskan. Siapapun pemenangnya ya harus dihormati," ujar Wawan kepada SP, Senin (25/6) siang.

Menurutnya, pemerintah boleh silih berganti namun BIN tetap harus ada guna menjaga muruah Pancasila dan UUD 1945. BIN mengamankan agenda nasional Pemilu dan mengamankan kepentingan 264 juta rakyat agar aspirasinya terwadahi di pemilu.

Wawan menegaskan, jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu/Panwaslu. Selain itu juga bisa disampaika ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum, dan tentunya harus dengan didukung bukti-bukti.

"Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut," katanya.

Wawan menjelaskan, di intelijen ada sistem pengawasan, baik itu pengawasan internal di inspektorat maupun di DPR. Secara berkala Komisi 1 DPR juga melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) jika ada hal-hak krusial yang harus dipecahkan.

"adi jika ada pelanggaran ada sanksi baik internal BIN dari Ankum (atasan yg berwenang menghukum) maupun pertanggung jawaban publik di DPR serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua sudah ada koridornya," tandas Wawan. (gus/b1)

BIN