JOSSTODAY.COM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengemukakan dana yang disiapkan pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp 4 triliun. Dana itu untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak dan membangun infrastruktur di NTB yang hancur.

"Besok 26 Agustus mulai masuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Dana kira-kira Rp 3-4 triliun," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (24/8).

Ia menjelaskan masa tanggap darurat akan berakhir tanggal 25 Agustus. Selanjutnya pemerintah akan menunggu data dari Pemda NTB dan BNPB mengenai total kerusakan yang terjadi.

Pemerintah akan memberikan dana kepada masyarakat sesuai klasifikasi kerusakan yang ada. Masyarakat bisa bangun sendiri rumah yang telah rusak. "Dana diberikan kepada masyarakat. Mereka yang membangun dengan bantuan PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)," ujar JK.

Sebelumnya, JK mengemukakan penanganan dampak gempa di Lombok tetap ditangani Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah pusat membantu sepenuhnya apa yang diambil Pemda NTB.

"Yang penting bukan status nasionalnya. Semua bencana pasti secara nasional kita bantu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (23/8).

Ia menjelaskan penanganan tetap diserahkan ke Pemda karena birokrasi Pemda NTB tetap berjalan. Tidak ada akitivitas Pemda yang‎ lumpuh atau terhenti.

Ini perbedaannya dengan gempa yang terjadi di Aceh beberapa tahun lalu. Saat itu, aktivitas Pemda lumpuh karena selain diguncang gempa, juga disapu oleh tsunami.

‎"Pemdanya berjalan dengan baik. Beda dulu tsunami Aceh, kolaps semuanya. Itu yang membedakannya," tegas JK. (gus/b1)

Gempa gempa NTB