JOSSTODAY.COM -  Indonesia bersama ASEAN dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akan terus mengawasi pelaksanaan kesepakatan antara Myanmar dan Bangladesh untuk repatriasi warga Rohingya. Lewat kerja sama kedua negara diharapkan bisa membawa perubahan yang lebih baik di lapangan dan pemenuhan hak-hak para pengungsi Rohingya untuk kembali ke daerah asalnya di Rakhine State.

“Kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di Rakhine State,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, lewat siaran pers Rabu (26/9), dalam Working Lunch on Rohingya Crisis tingkat menlu yang digelar oleh Inggris dan Prancis di sela-sela pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-73 di New York, Amerika Serikat (AS).

Delegasi Indonesia dalam SMU PBB yang dibuka pada Selasa (25/9), dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Selama berlangsungnya sidang, Wapres JK dan Menlu Retno juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral.

Negara-negara yang hadir dalam working lunch untuk membahas Rohingya itu menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Rakhine State. Secara khusus, Menlu Inggris Jeremy Hunt selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.

Retno mengatakan persoalan domestik Myanmar merupakan satu hal yang kompleks. Pasalnya, isu pengungsi, ketegangan vertikal dan horizontal, serta transisi demokrasi berlangsung pada saat yang bersamaan.

“Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar demi membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai,” kata Retno.

Tiga Faktor

Retno menekankan tiga faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif dan memungkinkan, termasuk jaminan keamanan agar muncul kepercayaan untuk kembali ke daerah asal. Kedua, memajukan proses repatriasi menjamin tidak akan terjadi situasi seperti sebelumnya.

“Dalam hal ini konsultasi dengan masyarakat internasional dapat terus dilakukan untuk keberhasilan proses repatriasi,” tambahnya.

Ketiga, penciptaan kehidupan yang inklusif termasuk dukungan bagi pembangunan ekonomi.

Pertemuan working lunch tersebut dihadiri oleh lebih dari 15 pejabat setingkat Menteri. Pertemuan dipimpin oleh Menlu Inggris, Jeremy Hunt dan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Minister for the Office of the State Counsellor of Myanmar dan Minister of International Cooperation Myanmar, Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Turki, Singapura, Malaysia, Jepang, Wakil Tetap AS untuk PBB, serta Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan Kepala Program Pembangunan PBB (UNDP). (ba/b1)

PBB