JOSSTODAY.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan berharap Komnas HAM dapat memberikan masukan terkait nama-nama calon pengganti Kasad kepada Presiden. Selain terbebas dari masalah HAM, calon pengganti Kasad juga diharapkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap agenda reformasi TNI.

"Kasad baru juga harus memiliki komitmen terhadap agenda reformasi TNI," kata Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Jafar di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).

Selama proses reformasi TNI yang mulai berlangsung sejak tahun 1998, telah menghasilkan sejumlah capaian positif. Di antaranya pencabutan dwi-fungsi ABRI, larangan bagi TNI untuk berpolitik dan berbisnis, TNI keluar dari parlemen, dan lain sebagainya. "Namun demikian, proses reformasi TNI belumlah selesai. Saat ini masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang penting, seperti reformasi peradilan militer dan restrukturisasi komando teritorial," ujarnya.

Dalam hal reformasi birokrasi internal Angkatan Darat, Kasad baru juga perlu memikirkan berbagai terobosan. Salah satunya mengenai rewardand punishment bagi prajurit.

Selain itu, keberadaan perwira menengah yang kini menumpuk juga perlu menjadi perhatian. Sehingga ke depannya Angkatan Darat menjadi institusi yang efektif dan profesional.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan melakukan audiensi kepada Komnas HAM terkait dengan mulai berakhirnya jabatan Kasad. Koalisi berharap Komnas HAM dapat memberikan masukan kepada Presiden agar tidak memilih Kasad yang pernah maupun berpotensi bermasalah dengan HAM.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan merupakan gabungan LSM yang selama ini konsisten menyuarakan peningkatan kualitas HAM dan demokrasi di Indonesia. Di antaranya Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institute, HRWG, ILR, PBHI, Institute Demokrasi hingga Perludem. (gus/b1)

TNI calon pengganti Kasad Kasad