JOSSTODAY.COM - Pengamat politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengemukakan korupsi bukanlah suatu keniscayaan politik. Secara praktikal, salah satu akar korupsi adalah lemahnya pelembagaan politik demokratis. Dalam tubuh partai politik, hal ini ditandai oleh memusatnya kendali di tangan elite, rendahnya otonomi kelembagaan, dan minimnya integritas sistem.

"Dengan karakter tersebut, komodifikasi kekuasaaan terjadi dalam tubuh partai dan kader partai menjadi rentan korup," kata Arif di Jakarta, Senin (26/11).

Arif menanggapi data penanganan korupsi oleh KPK, dimana sekitar 61,17 persen dari seluruh pelaku korupsi terlibat korupsi politik. Data itu seolah mengafirmasi bahwa politik itu kotor karena jumlah politikus terlibat korupsi terus bertambah.

"Selama 2018 saja, misalnya, KPK telah menetapkan sedikitnya 27 kepala daerah sebagai terdakwa korupsi. Sungguh angka yang mencengangkan," ujar Arif.

Dia menyebut alasan lain dari penyebab korupsi politik adalah lemahnya komunikasi politik antara elite dan massa di tengah orientasi berlebihan pada kemenangan elektoral. Ketika tidak terdapat keterikatan politik kukuh antara elite dan massa, politik uang pun dipandang menjadi cara efektif untuk mendulang suara dukungan. Parahnya, biaya politik tinggi tersebut didanai melalui korupsi.

"Perbaikan dapat dilakukan dengan memperkuat pelembagaan politik demokratis di tubuh partai politik dan mengembangkan komunikasi politik dialektis dengan publik pemilih. Peningkatan subsidi dana Parpol tidak akan berdampak signifikan sejauh kedua hal tersebut tidak dilakukan. Lagi pula, tidak seharusnya partai politik berikut elite politik menggantungkan diri pada APBN dan menjadi benalu politik," tutur Arif. (ba/b1)

Korupsi