Soal Tarif MRT, Anies Tunggu Hasil Pengujian BI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan jajaran direksi MRT Jakarta meninjau kereta Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta rute Bundaran HI-Lebak Bulus di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Senin 10 Desember 2018.
JOSSTODAY.COM - Gubernur DKI, Anies Baswedan mengatakan penghitungan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta telah selesai. Tetapi, ia belum bisa mengumumkannya karena masih menunggu hasil pengujian tarif oleh Bank Indonesia (BI).
“Penghitungan semua sudah selesai sebetulnya. Kemudian kita juga akan lakukan kerja sama dengan BI. Kalau tidak salah, sekarang sedang pengujian dengan BI, untuk kita bisa menggunakan (tarif) tiketnya,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (31/1).
Anies Baswedan menjelaskan, hal itu dilakukan lantaran dia ingin ketika tarif diterapkan sudah menjadi tarif yang terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya yang ada di Jakarta, seperti light rail transit (LRT) dan Transjakarta.
“Nantinya kita akan mengintegrasikan. Saat ini tarif sedang dalam proses akhir untuk kita menentukan,” ujarnya.
Penentuan tarif MRT tidak hanya berdasarkan kepada subsidi yang diberikan kepada MRT. Selain itu, juga tidak didasarkan pada pemberian anggaran kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO).
Ke depan Anies Baswedan tidak ingin memberikan anggaran PSO per moda transportasi, melainkan satu PSO untuk seluruh moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI.
“Konsep kita nanti adalah pemberian PSO bukan per moda saja. Kalau sekarang kita per moda. Ke BRT (bus rapid transit) berapa, MRT berapa. Mungkin belum tahun ini. Tapi ke depan, konsepnya adalah pemberian PSO untuk keseluruhan moda, satu paket,” jelas Anies Baswedan.
Pengumuman tarif MRT Jakarta ditargetkan pada pertengahan atau akhir Februari. “Nilainya nanti kita umumkan Februari. Mungkin pertengahan atau akhir,” ucap Anies Baswedan.
Di tempat terpisah, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Gubernur DKI soal tarif, sebab yang berwenang menentukan tarif adalah Gubernur.
“Kita lagi menunggu, sudah tahap final. Februari akan diumumkan. Kita sih berharap tidak jauh dari usulan yang telah diajukan, yaitu Rp 8.500 per 10 kilometer,” kata William Sabandar.
Saat awal beroperasi, PT MRT Jakarta akan menerbitkan kartu sendiri sebagai alat pembayaran bagi calon penumpang. Selanjutnya, akan dilakukan integrasi tiket dengan LRT dan Transjakarta. Ditargetkan, akhir tahun ketiga moda ini sudah terintegrasi dalam satu harga.
“Atas inisiatif Pemprov DKI dengan melibatkan PT Jakarta Propertindo dan PT Transjakarta untuk membentukperusahaan patungan, sehingga pada akhir tahun, sudah menggunakan integrated systemdalam satu harga,” jelas William Sabandar. (is/b1)
proyek MRT