JOSSTODAY.COM - Forum Rembuk Nasional Aktivis 98 akan mengambil langkah hukum terkait diskusi yang diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti Kivlan Zein. Dalam diskusi itu muncul tudingan bahwa para aktivis 98 seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berniat melakukan makar.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, Selasa (26/2/2019), elemen 98 yang digagas oleh beberapa tokoh aktivis 1998 seperti Wahab Talaohu, Faizal Assegaf, Adian Napitupulu dan Karyono Wibowo menyatakan bahwa mereka menyampaikan protes terbuka sekaligus akan menempuh jalur hukum.

Pasalnya, kegiatan diskusi bertajuk Para Tokoh Bicara 98 yang digelar pada Senin (25/2) tersebut dinilai terindikasi membohongi publik dan berpotensi menimbulkan kegaduhan menjelang pemilihan umum 2019.

"Demi menjaga kemurnian sejarah dan amanat perjuangan rakyat kami menyampaikan pernyataan sikap yakni pertama audit publik atas kepemilikan tanah dan harta kroni Orde Baru," kata salah satu Aktivis 98, Faizal Assegaf.

Audit tersebut dinilai penting karena dalam debat kedua para calon presiden, terkuak kepemilikan lahan Prabowo yang sangat besar di Kalimantan Timur dan Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga saat ini dianggap telah muncul kepanikan dengan adanya audit publik terkait kepemilikan tanah dan sumber ekonomi Prabowo dan keluarga Cendana.

Karena itu, Forum Rembuk Nasional Aktivis 98 menginisiasi pembentukan tim independen untuk mengusut tuntas harta kekayaan pihak-pihak tersebut sehingga harta-harta yang ada dapat disita oleh negara.

Para aktivitas juga akan mengambil langkah hukum atas "penistaan terhadap perjuangan rakyat dan mahasiswa" yang mendorong terjadinya reformasi 1998. Hal ini dikarenakan dalam diskusi yang digelar sehari sebelumnya, muncul tudingan bahwa para aktivis 98 berniat menggulingkan kekuasaan atau makar seperti PKI.

"Para penuduh itu sedang menafikan produk reformasi yang diperjuangkan yakni Mahkamah Konstitusi, Pemilu langsung, KPK, otonomi daerah, profesionalisme TNI-Polri dan politik teuka multipartai," ujar Faisal.

Para aktivis 98 juga berkomitmen untuk membangun aliansi strategis kerakyatan bersama Joko Widodo untuk menuntaskan amanat reformasi 1998 dan melawan setiap upaya untuk menghadirkan kembali Orde Baru.

 

Isu PKI