Jatim Jadi Salah Satu Fokus KPK

josstoday.com

JOSSTODAY.COM - Setelah sebelumnya KPK menerima kedatangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pagi sampai siang ini, Kamis (28/2/2019) akan dilakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi, serta Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Jawa Timur bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, acara akan berlangsung di Gedung Grahadi, Provinsi Jawa Timur. Pimpinan KPK, Alexander Marwata dan Tim Korsupgah telah berada di lokasi. Para peserta Rakor yang direncanakan hadir adalah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parwansa dan Wakil Gubernur, Emil Elistianto Dardak. “Ketua DPRP Prov Jatim Abdul Halim Iskandar, Wakil Ketua DPRD Prov Jatim Kusnadi dan Jujuk Sunaryo juga turut hadir,” kata Febri, Kamis (28/2/2019).

Febri menambahakan, rakor ini akan dihadiri sekitar 200 orang, dengan rincian 35 dari 38 Orang Kepala Daerah Tk. Kabupaten/Kota yang terdiri 10 Kabupaten (20 orang Bupati dan Wakil Bupati), 9 Kota (18 orang Walikota dan Wakil Walikota). Yang tidak hadir karena masih menjalankan ibadah umroh dan berhalangan karena sakit. Kemudian juga dihadiri Kepala OPD Pemprov Jatim, Inspektur Kab/Kota se-Jatim, Sekda Kab Kota se-Jatim, BPK Perwakilan Jatim, BPKP Perwakilan Jatim, dan DJP Kanwil Jatim I, II, III.

Febri menambahkan, KPK berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah penting upaya pencegahan korupsi yang lebih substansial, tidak hanya bersifat seremonial sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan sebelumnya saat Pimpinan KPK menerima sejumlah Kepala Daerah yang baru dilantik di Gedung KPK beberapa waktu yang lalu.

Masih menurut Febri, Jawa Timur merupakan salah satu daerah penting yang menjadi perhatian KPK. Apalagi sebelumnya, di tingkat Kabupaten/Kota cukup banyak tersangka yang telah diproses di Tahun 2018 dan sebelumnya. “Kami harap dengan upaya pencegahan yang diinisiasi bersama ini, ke depan tingkat korupsi di Jawa Timur jadi lebih rendah hingga masyarakat dapat lebih menikmati anggaran dan keuangan negara atau daerah yang dialokasikan di Jawa Timur,” kata Febri. (is/bj)

Gubernur Jatim KPK