JOSSTODAY.COM - Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 secara virtual disebut masih terkendala infrastruktur digital. Sekitar 12.500 desa belum mendapatkan layanan internet.

“Memang kita mudah bilang, 'kampanye dong pakai online, medsos (media sosial), tetapi persoalannya secara fakta, infrastruktur digital masih kendala. Ada 12.500 lebih desa yang belum terlayani internet,” ujar Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto dalam Serial Webinar Pilkada 2020 bertajuk “Kampanye di Masa Pandemi”, Selasa (10/11/2020).

Acara tersebut digelar Berita Satu Media Holdings dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM). Selain Henri, hadir sebagai pembicara yakni Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa, Pakar Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan.

“Lalu ada kendala kultur. Kita biasa kalau kampanye itu ketemu, tatap muka, ada dialog di situ. Sekarang tiba-tiba online. Ada persoalan sosial. Karena kita tidak semuanya memiliki kebiasaan komunikasi yang kalau terkait dunia politik menggunakan online, tetapi bagaimana di pedesaan, kulturnya belum terbangun digital. Belum lagi keterbatasan akses media,” kata Henri.

Henri menuturkan regulasi yang tersedia pun masih mengacu situasi normal sebelum pandemi Covid-19. Henri mengatakan masa tenang tiga hari menjelang pilkada yang tetap berlaku, sejatinya ideal apabila keadaannya normal.

“Dalam konteks budaya online, digital, apakah bisa diatur, dipantau orang tidak berkomunikasi contohnya dengan WA (Whatsapp). Akhirnya apa? Kelihatannya sudah masuk minggu tenang, tetapi mereka (kandidat dan pendukung) justru semakin gencar. Karena mindset kita masih kampanye fisik,” ucap Henri. (fa/b1)

 

 

Pilkada 2020 Pilkada virtual