Diduga Terkait Izin Ekspor Benur, KPK Sita Kartu ATM Menteri KKP

josstoday.com

Edhy Prabowo

JOSSTODAY.COM - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan sejumlah pihak lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020) dinihari. Edhy dan para pihak lainnya ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait penetapan izin ekspor benur.

Selain menangkap Edhy dan sejumlah pihak lain, dalam OTT ini, tim Satgas KPK juga menyita sejumlah barang, salah satunya berupa kartu debit ATM. Diduga kartu ATM tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi izin ekspor benur.

"Turut diamankan sejumlah barang diantaranya kartu debet ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (25/11/2020).

Ali membeberkan, dalam OTT ini, terdapat 17 orang yang diamankan. Belasan orang itu, termasuk Edhy Prabowo dan istrinya Iis Rosita Dewi yang juga anggota Komisi V DPR serta sejumlah pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, diantaranya adalah menteri kelautan dan perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP," kata Ali.

Selain Edhy dan istrinya serta pejabat KKP, KPK juga turut mengamankan sejumlah pihak swasta. Namun, Ali belum membeberkan secara rinci pihak-pihak yang diamankan tersebut. Ali hanya menyebut, OTT yang dilancarkan KPK tidak hanya di Bandara Soekarno-Hatta, melainkan juga di Jakarta dan Depok, Jawa Barat.

"Rabu, 25/11/2020 KPK mengamankan sejumlah pihak di beberapa lokasi diantaranya Jakarta dan Depok Jabar termasuk di Bandara Soekarno Hatta sekitar jam 00.30 WIB," katanya.

Ali masih enggan membeberkan secara rinci mengenai tindak pidana yang dilakukan Edhy dan para pihak lainnya hingga diringkus KPK. Ali juga belum menyampaikan uang dalam rekening yang kartu debitnya telah disita. Dikatakan, para pihak yang diamankan saat ini sedang diperiksa intensif di Gedung KPK. Lembaga Antikorupsi memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Ali berjanji penjelasan lebih rinci mengenai OTT ini akan disampaikan dalam konferensi pers.

"Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1x24 jam. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," katanya. (is/b1)

 

 

OTT KPK Edhy Prabowo Partai Gerindra