JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan, konsistensi, dan orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Presiden juga mengatakan budaya malu korupsi harus ditumbuhkan.

“Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup ruang bagi terjadinya korupsi. Dan, perlu tindakan yang adil dan kosisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi,” kata Presiden Jokowi saat berpidato secara virtual pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020 juga dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, jajaran pimpinan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota se Indonesia.

Presiden Jokowi secara tegas menyatakan, dengan langkah-langkah yang sistematis dan sistemik dari hulu ke hilir, KPK bersama aparat penegak hukum lainnya akan semakin efektif memberantas korupsi, memberantas kemisknan, dan mengurangi pengangguran dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan.

Disebutkan orientasi dan mindset dalam pengawasan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi, sebab profesionalitas aparat penegak hukum menempati posisi sangat sentral dalam penindakan dan pencegahan.

“Kinerja penegakan hukum bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” katanya.

Presiden Jokowi mengatakan, mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Selain itu, pendidikan antikorupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi.

“Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama,” tegasnya.

Menurut Presiden Jokowi, untuk membangun sistem yang menutup peluang terjadinya korupsi, semua lembaga pemerintahan harus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisasi peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha, terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas

“Mekanisme dan prosedur yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga mengundang dengan partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah,” katanya. (fa/b1)

Hari Anti Korupsi Sedunia KPK Jokowi