Langkah Pemerintah Alokasikan Rp 20 Triliun untuk BPUI Tak Tepat

josstoday.com

Anis Byarwati

JOSSTODAY.COM - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memandang langkah pemerintah tidak tepat terkait mengalokasikan dana sebesar Rp 20 triliun dalam rangka penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.

Nantinya dana akan digunakan untuk restrukturisasi polis Jiwasraya melalui aset yang dipindahkan IFG Life sebagai anak usaha BPUI.

Anggota Komisi XI, Anis Byarwati mengatakan pemberian PMN kepada BPUI yang merupakan perusahaan asuransi BUMN yang menjadi IFG Life untuk membayar polis jiwasraya merupakan skema financial engineering. Hal ini telah menyebabkan rakyat negara menanggung beban berat atas skandal kasus Jiwasraya.

“Skandal Jiwasraya merupakan korupsi dan kejahatan terkoordinir dilakukan sekelompok orang yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar,” jelasnya dalam Rapat Komisi XI bersama Kementerian Keuangan, Senin (8/2/2021).

Ia mengatakan bahwa pemberian PMN merupakan skema menanggung beban skandal Jiwasraya yang dilakukan menggunakan uang rakyat, sehingga sangat tidak adil memberikan PMN dari uang rakyat, kepada perusahaan yang dirampok oleh sekelompok orang atau kejahatan terorganisir (organized crime) yang dilakukan secara terstruktur.

Padahal seharusnya kata Anis, PMN itu menjadi pendorong untuk memperbaiki kinerja dan daya saing BUMN sehingga berdampak besar bagi kemakmuran rakyat.

“Kami berpendapat PMN untuk BPUI senilai Rp 20 triliun kurang tepat dan tidak bisa disetujui dengan mempertimbangkan beban negara dan beban rakyat saat ini,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah mengalokasikan PMN untuk skala yang lebih prioritas dan lebih tepat dalam membantu masyarakat yang terdampak kesehatan, ekonomi akibat Covid-19.

Seharusnya pemerintah mengalokasikan PMN untuk BUMN yang tidak memiliki permasalahan kejahatan, fraud, korupsi dan moral hazard untuk mendorong perbaikan kinerja usaha sehingga bisa berkembang lebih optimal dan membantu akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya langkah penyelesaian polis nasabah melalui PMN akan menimbulkan beban di kemudian hari, ditengah munculnya kasus serupa seperti Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Pemerintah masih memiliki opsi untuk mengelola dan membuat skala prioritas pembayaran kewajiban nasabah tradisional yang jatuh tempo dengan perkiraan nilai Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun, dan restrukturisasi untuk nasabah Jiwasraya Saving Plan,” jelasnya.

Disisi lain, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk mengembangkan skema alternatif untuk pemenuhan kewajiban bagi 5,2 juta nasabah tradisional Jiwasraya yang masih akan jatuh tempo secara bertahap dalam jangka panjang.

Sementara itu, ia mengingatkan agar pemerintah memiliki due diligence untuk seluruh perusahaan asuransi BUMN untuk melakukan deteksi dini adanya unsur fraud, korupsi atau moral hazard sehingga pemerintah memiliki kesempatan untuk mengambil kebijakan memperbaiki dan reformasi perusahaan secara dini.

“Kami menolak kebijakan PMN untuk BPUI sebesar Rp 20 triliun dan mendorong pemerintah kembangkan skema untuk pemenuhan kewajiban bagi 5,2 juta nasabah tradisional Jiwasraya yang masih akan jatuh tempo secara bertahap dalam jangka panjang,” tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy mengatakan dalam beberapa kesempatan rapat kerja antara pihaknya dengan BPUI, perusahaan pelat merah itu justru kebingungan untuk mengalokasikan suntikan dana dari pemerintah tersebut.

“Ini seperti BPUI secara mereka memberikan presentasi kepada kami, tapi mereka belum bisa meyakinkan dirinya sendiri apalagi kepada kami untuk menggunakan dana Rp 20 triliun,” kata Vera.

Vera menegaskan, seharusnya pemerintah mengalokasikan PMN tergantung dari kapasitas BUMN penerima. Dalam hal BPUI, Vera terhadap BUMN tersebut bisa lebih mengeksplor bisnis usahanya dan merevisi key performance indicators (KPI). (is/b1)

PMN BPUI Jiwasraya Anis Byarwati