Jokowi: Izin Pertambangan, Kehutanan, dan Perkebunan Harus Dievaluasi

josstoday.com

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers tentang IUP, HGU, dan HGB, di Istana Bogor, Kamis, 6 Januari 2022.

JOSSTODAY.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa tata kelola sumber daya alam (SDA) harus transparan dan adil sehingga tidak menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.

“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (6/1/2021).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Ia mengatakan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah mencabut sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja, izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan.

“Dan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Langkah kedua adalah pemerintah telah mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare.

“Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan,” tegasnya.

Langkah ketiga, pemerintah juga mencabut Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare. Dari total luas itu, lahan seluas 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum dan sisanya, 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang terlantar milik 24 badan hukum.

“Pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan izin berusaha yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti dicabut karena pemerintah harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang produktif, termasuk kelompok petani, pesantren, dan lain-lain yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman,” katanya.

Di sisi lain, kata Presiden Jokowi, Indonesia terbuka bagi investor yang kredibel, yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik serta memiliki komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam.

Jokowi Izin Pertambangan Izin Perkebunan Pertambangan