Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Rapat Paripurna DPR menyetujui laporan Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK yang merupakan hasil 60 hari penyelidikan kinerja KPK

Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK menyatakan akan terus bekerja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengetahui soal rencana Komisi III DPR RI yang akan melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Kewenangan KPK akan memanggil Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK, Taufiqulhadi mengatakan institusi penegak hukum seperti Kepolisian

Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan sudah seharusnya Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK dihentikan

Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK akan mengundang Wakil Kepala Kepolisian Komjen Pol Syafruddin dalam Rapat Kerja Pansus

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar memandang tidak ada yang keliru jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin memandang keberadaan Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR semakin tidak jelas