Freeport Diminta Bayar Pajak Air Permukaan Rp5,6 Triliun
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Kaban PPD) Provinsi Papua Gerson Jitmau meminta manajemen PT Freeport Indonesia
Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (Kaban PPD) Provinsi Papua Gerson Jitmau meminta manajemen PT Freeport Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia akan lebih besar sejak disepakatinya pergantian dari kontrak karya
Pemerintah dan PT Freeport Indonesia melakukan perundingan kesepakatan tahap akhir terkait perpanjangan kontrak penambangan di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tidak ada masalah jika PT Freeport Indonesia ingin meminta perpanjangan kontrak
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa sahnya perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia
Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa PT Freeport harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
Kepala Kepolisian Resor Mimika AKBP Victor Dean Mackbon menegaskan situasi keamanan di area pertambangan PT Freeport Indonesia di Tembagapura hingga kini kondusif.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah daerah dan suku di Papua akan mendapat bagian 5 persen saham PT Freeport Indonesia dari kewajiban divestasi 51 persen.
Sebanyak 360 personel gabungan Polres Mimika, Brimob Batalyon B Polda Papua dan TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi massa
Pemerintah mengisyaratkan holding BUMN Pertambangan yang segera terbentuk pada 2017 dapat mengambilalih saham divestasi hingga 51 persen Freeport Indonesia, dari yang sudah dikuasai saat ini sebesar 9,36 persen.