JOSSTODAY.COM - Kubu Calon Gubernur-Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama(Ahok)-Djarot Saiful Hidayat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politic. Tujuannya adalah mencegah praktik politik uang jelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 15 Februari mendatang.

"Kami akan bentuk Satgas Anti-Money Politics dengan melibatkan perempuan-perempuan yang militan," kata Djarot dalam acara pembekalan "Penggerak Militan Perempuan" Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Sabtu (28/1/2017).

Pada kesempatan ini, Djarot menyampaikan bahwa dirinya bersama Ahok siap menjadi pelayanan masyarakat, khususnya ibu-ibu. "Kami pada dasarnya pelayan ibu, abdi masyarakat. Ibu bisa suruh apa saja untuk kepentingan masyarakat. Misalkan, `Pak, itu sungai kotor`, ya kami bersihkan. `Pak, itu trotoar rusak`, ya kami perbaiki. `Pak, tidak bisa sekolah`, kami berikan KJP (Kartu Jakarta Pelajar)," ucap Djarot.

Bos atau juragan dalam pemerintahan adalah rakyat. Pada dasarnya, hal yang dijalankan pemerintah daerah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerahnya. "Kalau bos marah, maka tidak milih lagi, ngapain. Makanya cari abdi negara yang sudah teruji, terbukti. Jangan cuma janji doang di awang-awang," cetusnya.

Apabila terus-menerus memilih untuk uji coba saja, daerah tidak akan maju. Terlebih untuk mengembangkan Jakarta sebagai Ibu Kota negara tidak cukup program dijalankan selama lima tahun saja, melainkan harus berkesinambungan.

Kepala daerah yang akan dipilih pada Februari 2017 mendatang oleh warga DKI Jakarta harus mampu menjadi pelayan yang dapat memberikan pelayanan konkret. Serta harus siap dengan keluhan warga setiap hari.(jos)

Pilkada DKI Jakarta 2017 Ahok-Djarot Satgas Anti-Money Politic