JOSSTODAY.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bila ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka disarankan setelah pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 15 Februari 2017. Semua pihak harus menahan diri agar tidak memperkeruh situasi jelang coblosan Pilkada Serentak.

Saran tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). "Saya kira Pak Jokowi pasti menerimanya (menemui SBY). Setidak-tidaknya setelah tanggal 15 (Februari)-lah, supaya tidak menjadi isu politik," saran JK saat di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Suhu politik dua pekan jelang coblosan Pilkada DKI Jakarta cukup memanas. Terutama setelah tim kuasa hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyebut memiliki bukti percakapan antara SBY dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin.

Kuasa hukum Ahok menyebut, dalam percakapan telepon, SBY meminta Maruf untuk segera mengeluarkan fatwa terkait penistaan agama. Itu diungkapkan saat persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok, dan Maruf dihadirkan sebagai saksi. "Semua kita lebih tenanglah, semua masing-masing tenang dulu. Setelah tanggal 15 (Februari)-lah, jadi pasti diterima itu," cetus JK.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin bicara blak-blakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait dengan tuduhan yang ditujukan kepada dirinya dan Demokrat. Untuk itu, Presiden RI ke-6 itu sangat berharap bisa bertemu dengan Jokowi agar bisa meluruskan semuanya.

"Sayang sekali, saya belum punya kesempatan bertemu Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kalau ada niatan bertemu, saya mau ngomong blakblakan. Siapa yang melaporkan kepada beliau, siapa yang beri informasi intelijen kepada beliau yang menyampaikan saya ada di balik aksi damai 4/11, pengeboman, hingga urusan makar," ucap SBY.

"Saya ingin sebetulnya melakukan klarifikasi, secara baik dengan niat dan tujuan yang baik Supaya tidak ada yang menyimpang atau curiga," lanjut SBY dalam keterang pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (1/2/1017).

Pada kesempatan ini, SBY menepis isu bahwa dirinya mendanai aksi damai 4 November 2017 (4/11), menginisiasi gerakan makar, hingga rencana pengeboman Istana Merdeka. "Tentu kalau dituduh dan difitnah seperti itu, saya sebagaimana manusia biasa, saya sampaikan bahwa semua itu tidak benar," tegas SBY.(jos)

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Partai Demokrat Presiden Jokowi Jusuf Kalla (JK)