JOSSTODAY.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan dana tambahan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp30 miliar, bila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 masuk ke putaran dua. Untuk putaran pertama, Bawaslu DKI sudah mendapatkan anggaran Rp60 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan, Bawaslu tak perlu khawatir apakah dana tambahan itu cukup atau tidak. Sebab sebelumnya, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti sempat menyampaikan agar pihak pemprov untuk tidak menggelontorkan anggaran terlalu banyak. "Sudah relatif aman dari sisi budget. Yang masalah adalah kalau ada putaran tiga," cetus Sumarsono saat di Kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Selasa (7/2/2017).

Pada kesempatan ini, Sumarsono memberikan apresiasi atas kinerja Bawaslu DKI, terutama dalam memberikan pengawasan dan teguran selama berjalannya kampanye. Selama menjabat Plt Gubernur dan termasuk dihitungnya masa kampanye sekitar empat bulan, Bawaslu belum pernah merekomendasikan adanya pegawai negeri sipil (PNS) yang diketahui berpihak pada salah satu pasangan calon.

Artinya selama Sumarno menjabat, tidak ada satu pun PNS DKI yang dikenakan sanksi terkait pelaksanaan Pilkada. Meski ada informasi atau pun laporan terhadap PNS oleh sejumlah orang, namun setelah dilakukan pengecekan oleh Bawaslu hasilnya nihil. "Hampir kena Walikota Jakarta Barat, itu hampir. Tetapi kita sepakat itu tidak ada mengarah pada dukungan atau kampanye," terang Sumarsono.(jos)

Pilkada DKI Jakarta 2017 Pemprov DKI Bawaslu DKI Sumarsono