JOSSTODAY.COM - Pemerintah sudah merampungkan perekaman data KTP Elektronik atau e-KTP untuk 175,5 juta jiwa, atau 96,1% dari total 182,6 juta wajib KTP di seluruh Indonesia. "Masih ada sekitar 6% atau 1.117.423 penduduk yang sama sekali belum dapat KTP," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di sela rapat koordinasi pembangunan di Phinisi Ballroom, Hotel Clarion Makassar, Selasa (28/2/2017).

Tahun ini, pemerintah akan menyediakan 26 juta blanko e-KTP untuk seluruh daerah di Indonesia. Kemendagri sedang menyusun katalog elektronik penyediaan blanko e-KTP sebagai sarana dalam proses tender. Tujuannya adalah meminimalisir kemungkinan gagal lelang dalam tender pengadaan.

Model katalog elektronik selain lebih cepat dan mudah dipahami, juga diklaim dapat mendorong efisiensi penggunaan anggaran. Sebab barang ditawarkan dengan harga kompetitif, serta kualitas yang baik. "Transparansi anggaran juga lebih terjamin. Karena harga dan kualifikasi tercantum dengan jelas dan terperinci," terangnya.

Tjahjo menekankan agar lebih hati-hati dalam proses tender pengadaan blanko e-KTP. Karena pada tahun lalu, tender pengadaan yang gagal berdampak tidak tersedianya blanko hingga awal 2017. "Kita harus hati-hati, karena tender sering gagal," imbau Tjahjo.

Khusus pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Tjahjo belum bisa memastikan pengadaan blanko KTP elektronik segera tuntas. Hal itu dianggap tidak terlalu berpengaruh, karena yang paling penting bagi warga DKI adalah memastikan diri terdaftar pada DPT. "Kami minta kesadaran warga untuk aktif mengecek dan mendaftarkan diri. Jangan sampai ada yang merasa tak bisa menggunakan hak pilihnya," pungkasnya.(jos)

e-KTP KTP Elektronik Mendagri Tjahjo Kumolo