JOSSTODAY.COM - Jatim sekali lagi menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional.  Kali ini meraih penghargaan Prestasi Kinerja Tertinggi dari Presiden dengan  memborong sembilan penghargaan. Tanda enghargaan diserahkan  oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,   Hukum dan Keamanan RI, Jend. Purn. Hj. Wiranto pada  acara Puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah XXI Tahun 2017, yang bertemakan Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik Melalui E-Government di Alun-Alun Kab. Sidoarjo, Senin (25/4). 

Jatim dinilai berhasil menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat, dengan Pemprov. Jatim memperoleh penghargaan sebagai kategori provinsi berkinerja terbaik tertinggi nasional. Penghargaan diterima oleh Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo.  Sedangkan  untuk kategori Kabupaten Berkinerja Terbaik Tertinggi Nasional diterima oleh Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab. Banyuwangi, Kab. Probolinggo. Kemudian untuk nominasi kabupaten berkinerja terbaik tertinggi nasional, Jatim memiliki satu wakil yaitu Kab. Malang.

Kota-kota di Jatim tidak kalah mengukirkan prestasi diantaranya meraih penghargaan kategori Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan satu kota masuk nominasi Kota Berkinerja Tertinggi Nasional diterima oleh Kota Kediri.

Pada kesempatan memberikan sambutan, Gubernur Jatim menjelaskan, penghargaan yang diraih pemprov  tidak terlepas dari kerja keras Bupati/Walikota se-Jawa Timur atas kerjasamanya dalam memajukan daerah dan memberdayakan masyarakat. Kerjasama tersebut sejalan dengan cita-cita otonomi daerah yakni kesejahteraan rakyat melalui berbagai inovasi pelayanan publik. “Prestasi kinerja ini membuktikan bahwa kerjasama sinergis disertai komitmen kuat akan membuahkan hasil yang nyata," ujarnya.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menuturkan merasa  beruntung menjadi Gubernur pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Alasannya,   masyarakat Jatim merupakan petarung dengan etos kerja tinggi, sehingga dalam percaturan ekonomi global, Jatim mampu bersaing dalam membuat inovasi baru dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menjadi Gubernur Jatim ibarat seorang dirigen dari Orchestra Jawa Timur yang memiliki bupati dan walikota hebat sehingga Jatim bisa maju dan sejahtera.

Ditambahkan,  tujuan utama dilaksanakannya evaluasi kinerja penyelenggaraan  pemerintahan daerah adalah untuk meningkatan pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, masyarakat yang sejahtera atas dasar  tata kepemerintahan yang baik.

Sementara itu,, Menteri Koordinator Bidang Politik,   Hukum dan Keamanan RI, Jend. Purn. Hj. Wiranto menuturkan tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan publik yang prima. Pemda memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita cita tersebut yakni dengan acara membuat pola kebijakan pembangunan daerah dan memfokuskan terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu, ia mengajak agar swasta dilibatkan dalam pembangunan daerah. Selain itu, Pemda harus mengefektifkan layanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Perkembangan teknologi sangat pesat, jelas Wiranto, dapat disalah gunakan, salah satunya dengan memberikan informasu yang menyesatkan atau HOAX serta mengganggu kebebasan orang lain. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu menjadikan atau menetralisir hal negatif menjadi hal positifi. Salah satunya melalui e-government.Pemda harus mengembangkan pemanfaatan e-gov agar semua layanan kepada masyarakat bisa cepat dan tepat.

Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah Kemetrian Dalam negeri, dr. Soemarsono menjelaskan penghargaan parasamya purnakarya nugraha diberikan bagi pemerintah daerah dan kabupaten/kota yang meraih kinerja terbaik nasional selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/TK/2017 dan Keputusan Presiden Nomor 38/TK/2017 tentang penganugerahan, tanda kehormatan Parasamya Purna Karya Nugraha. Penghargaan berupa trofi nantinya akan diserahkan oleh Presiden RI langsung kepada pemda atau kab/kota peraih penghargaan. Penghargaan parasamya purnakarya nugraha merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan Presiden RI kepada pemda atau kabupaten/kota atas kinerja pemerintahan dan pembangunannya.

Jatim Provinsi Parasamya Purnakarya Nugraha

Jatim merupakan provinsi yang pertama kali menerima penganugerahan Parasamya Purna Karya Nugraha pada REPELITA I dari pemerintah, yakni pada  tahun 1974. Penyerahan langsung diberikan oleh Presiden Soeharto kepada Gubernur saat itu, Raden Panji Moh. Noer, untuk periode penilaian tahun 1969-1973.

Pada tahun 2014, Jatim kembali mendapatkan penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha setelah 40 tahun penganugerahan penghargaanini sempat terhenti, karena adanya perubahan sistem pemerintahan. Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2009 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Parasamya Purna Karya Nugraha diberikan sebagai penghargaan kepada institusi pemerintah atau organisasi yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun berturut-turut. 

Tahun 2014, Jatim menerima penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha. Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 oleh tim nasional, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya  menduduki peringkat pertama atau terbaik secara nasional, atau penerimaan  kedua setelah tahun 1974. 

Tahun 2017, berdasarkan evaluasi kinerja Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 oleh pemerintah pusat, Jatim dinilai dapat  mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya terbaik secara nasional. Dngan demikian, Jatim mendapatkan kembali penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha untuk  ketiga kalinya.

Beberapa kata kunci keberhasilan Pemprov. Jatim memperoleh penghargaan yang menggunakan 142 indikator kunci tersebut diantaranya pengembangan pembangunan yang berbasis partisipatoris, yakni masyarakat dan pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembangunan sehingga memunculkan berbagai inovasi. Pendekatan yang sama dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yang terlhat dari berbagai program Pemprov. Jatim yang tertuang dalam program kerja perangkat daerah. Demikian pula, endekatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Timur. Kemampuan mempertahankan Jawa Timur dalam mempertahankan penerimaan penghargaan ini sebanyak tiga kali menjadikan provinsi sebagai provinsi Parasamya Purna Karya Nugraha.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain  Gubernur Papua, Gubernur Jateng, Gubernur Kaltim,  Wakil Gubernur DKI Jakarta,  Walikota Medan, Walikora Bandung, dan Walikota Maksar.

Peringatan Hari Otoda XXI Tahun 2017 juga dimeriahkan pendirian stand booth pameran yang menyajikan inovasi-inovasi daerah serta best practice hasil kinerja  Pemprov Jatim  dan kabupaten/kota berupa produk UMKM dengan standar world class dan beragama  inovasi electronic Government atau e-government. (fa/hpj/tra)

Pakde Karwo Otonomi daerah penghargaan Menkopolhukam