JOSSTODAY.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan mengatur zona laut untuk bisa memaksimalkan potensi laut yang lebih besar, guna mensejahterakan masyarakat. Hal itu dikatakan oleh Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Akhmad Sukardi dalam acara Konsultasi Publik Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jatim di Hotel Oval, Surabaya, Selasa (9/5/2017).

“Kita ingin mengatur zona laut yang kita punya termasuk potensinya, karena kita menyadari termasuk departemen menyadari bahwa potensi laut itu luar biasa. Kalau potensi laut tidak bisa diatur maka potensi itu tidak bisa digunakan mensejahterakan masyarakat,” ujar Akhmad Sukardi.

Untuk mengatur potensi-potensi tersebut, Pemprov Jatim akan mengatur dan memaksimalkan potensi laut sesuai dengan Undang-undang (UU) no. 23 tahun 2014.

Salah satu cara yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan akan mengadakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), yang bertujuan untuk mengatur tata ruang secara tiga dimensi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Contohnya pengaturan ini untuk mengatur instalasi bawah laut, dimana ada daerah-daerah konservasi yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun, termasuk diaman daerah-daerah yang dipergunakan untuk budidaya, reklamasi, dan lainnya,” jelas Kepala DKP Jatim Heru Tjahjono.

Guna mengamankan semua potensi kelautan Jatim, DKP Jatim telah melakukan kerja sama dengan Polair, TNI Angkatan Laut, dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Namun, hal itu masih berupa rencana. Sukardi berharap semua elemen yang ada di Jatim bia memberikan saran, kritikan dan masukan, guna memperlancar misi untuk mensejahterakan masyarakat. (ais)

Pemprov Jatim DKP Jatim Akhmad Sukardi