Surabaya, JOSSTODAY.COM – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap alasan pergantian 13 kepala perangkat daerah (PD) dalam setahun terakhir. Pergantian itu dilakukan setelah evaluasi menunjukkan target kinerja yang telah dijanjikan belum tercapai.

Eri menegaskan, rotasi maupun pergantian pejabat bukan didasarkan pada faktor suka atau tidak suka. Menurut dia, setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dijalankan menghasilkan output dan outcome sesuai target.

"Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun," ujar Eri, Rabu (7/10/2026).

Menurut Eri, kepala daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh perangkat pemerintahan bergerak menuju sasaran pembangunan. Ia mengibaratkan wali kota sebagai pemimpin orkestra yang harus mampu menyatukan berbagai unsur agar bekerja dalam satu arah.

"Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri," katanya.

Selain mengevaluasi kinerja pejabat, Pemkot Surabaya mengubah pola kerja ASN. Eri mengatakan, aparatur tidak lagi hanya berkutat di kantor, tetapi diarahkan lebih dekat dengan masyarakat melalui pelayanan di tingkat balai RW.

"Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi pegawai negeri sipil (PNS) kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya," paparnya.

Eri menjelaskan, konsep pelayanan publik juga disusun berdasarkan siklus kehidupan warga. Pelayanan pemerintah, kata dia, harus mampu menjangkau masyarakat sejak masa kehamilan hingga lanjut usia.

"Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan," tuturnya.

Di sisi digitalisasi pelayanan, Pemkot Surabaya juga melakukan penyederhanaan aplikasi. Ratusan aplikasi pemerintah daerah disebut dipangkas menjadi dua platform utama, yakni KantorKu untuk kebutuhan internal pemerintahan dan WargaKu sebagai kanal masyarakat menyampaikan laporan.

"Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua. Pertama ada aplikasi yang dikerjakan oleh pemerintah daerah namanya KantorKu, dan aplikasi yang dikerjakan oleh warga Surabaya yang ingin melaporkan namanya WargaKu," jelas Eri.

Ia menambahkan, seluruh kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan. Menurut Eri, kinerja kepala daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program, tetapi dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.

Terdapat tujuh indikator yang disebut menjadi ukuran utama pembangunan, yakni pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran terbuka, penekanan angka stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pengurangan gini rasio, serta pertumbuhan ekonomi.

"Maka apa pun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya," pungkasnya.(mluq)

Kadis Surabaya Eri Cahyadi Pemkot Surabaya