Musyawarah Kubro Ulama dan Kyai di Jatim Hasilkan Tujuh Poin Utama

josstoday.com

Ketua DPP PKB, Ahmad Muhaimin Iskandar (tengah) saat berjalan bersama para kyai memasuki tempat musyawarah kubro berlangsung di Ponpes Bumi Sholawat, Sidoarjo, Kamis (25/5/2017). (josstoday.com/Fariz Yarbo)

JOSSTODAY.COM - Musyawarah Kubro yang dilakukan oleh 1421 kyai yang ada di Jawa Timur beberapa hari ini, menghasilkan tujuh poin penting untuk kebaikan warga Jatim maupun Indonesia.

Hal tersebut dikatakan oleh moderator musyawarah KH Anwar Iskandar selaku pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Amin, Kediri, saat memberi penjelasan di Ponpes Bumi Sholawat, Sidoarjo, Kamis (25/5/2017).

Ketujuh poin utama ini dihasilkan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi beberapa waktu lalu. Diantaranya, berbagai tindakan radikalisme, permasalahan pendidikan agama yang masih begitu kurang, dan masih banyak lagi.

Adapun hasil dari musyawarah tersebut langsung dibacakan oleh KH Anwar Iskandar, dihadapan peserta musyawarah termasuk Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Muhaimin Iskandar.

Setelah mendengar ketujuh poin tersebu, Muhaimin Iskandar mengatakan akan memberikan hasil musyawarah ini kepada Presiden Joko Widodo. "PKB masih dalam bagian dari pemerintahan. Insha Allah, bisa didengar dan dilaksanakan oleh pak Jokowi (sapaan akrab Joko Widodo),"katanya dihadapan peserta musyawarah.

Adapun ketujuh poin tersebut berisi:

1. Mengecam dengan keras tindakan kekerasan dan aksi radikalisme, serta menyerukan kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas dalang dan pelakunya.

2. Para ulama mendukung pemerintah untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemerataan pembangunan dan menghilangkan kesenjangan.

3. Para ulama mendukung penegakan keadilan di bidang hukum ekonomi sosial tanpa diskrimansi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

4. Ulama bertekad mempertahankan pesantren sebagai pusat dakwah penyebaran agama islam ahlus sunnah wal jamaah nahdiyah dan nilai nilai cinta NKRI.  Serta, menyerukan kepada pemerintah agar mendukung sepenuhnya setiap upaya untuk kemajuan dan kemakmuran pendidikan pesantren.

5. Para ulama mengusulkan agar pemerintah memperbesar porsi pendidikan agama dan melakukan evaluasi kritis terhadap kurikulum pendidikan agama.

6. Para ulama meminta kepada ketum PKB bersama NU dan MUI untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkonsolidir umat islam, agar masyarakat tidak terlibat dengan gerakan radikal dan terorisme.

7. Para ulama bersapakat untuk menyatukan langkah bersama PKB dalam menghadapi masalah kemaslahatan umat. (ais)

Musyawarah Kubro Nahdatul Ulama PKB