JOSSTODAY.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI komisi 6, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, anggap Indonesia tidak pantas untuk melakukan impor garam.

Menurutnya, dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, Indonesia harus bisa menjadi penghasil garam terbesar di dunia.

“Garis pantai kita ini nomor dua terpanjang di dunia, di bawah Kanada. Harusnya, dengan itu kita bisa menjadi penghasil garam terbesar di dunia. Jadi,: tidak pantas jika Indonesia mengimpor dari negara lain,” ungkapnya usai menghadiri rapat koordinasi dengan PT. Garam di Jl. Arief Rachman Hakim No.93, Surabaya, Rabu (2/8/2017).

Seperti yang diketahui, saat ini pemerintah sudah memutuskan untuk mengimpor garam sebanyak 75 ribu ton dari Australia.

Berdasar data yang ada, dengan luasan lahan Indonesia sebenarnya bisa memanen 1-2 juta ton garam konsumsi. Namun, saat ini berdasar alasan yang ia terima dari berbagai pihak faktor cuaca menjadi masalah utama.

“Lah sekarang itu katanya dipengaruhi cuaca. Di seluruh dunia itu ada cuaca. Tapi, bagaimana teknologi menanggulangi permasalahan cuaca. Kalau kita bilang cuaca terus kita gak akan bisa menghasilkan apa-apa,” katanya.

Karena adanya kelangkaan ini, harga garam di pasaran menjadi meningkat dari harga yang biasanya Rp 300 – Rp 500 bisa menginjak harga Rp 7.500.

Impor ini sendiri dilakukan pemerintah melalui PT. Garam sebagai langkah untuk menstabilkan harga. “Jadi, perkiraan kita harganya nanti setelah garam impor masuk dibawah Rp 2.000,” ungkap Direktur Keuangan PT. Garam Anang Abdul Qoyyum.

Ia memprediksi dengan masuknya 75 ribu ton garam ini bisa menutupi kebutuhan Indonesia hingga panen raya terjadi pada Agustus – September ini.

4000 Hektar Lahan di NTT Harus Dilirik Pemerintah

Saat ini diketahui ada sekitar 4000 hektar lahan potensial garam di Kabupaten Kupang yang sudah tidak digunakan. Sebelumnya, PT Panggung Guna Ganda Semesta menjadi penguasa tersebut selama kurang lebih 27 tahun.

Politisi dari Partai Gerindra ini meminta agar Pemerintah untuk bisa mengembangkan produksi garam konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang tinggi. Sehingga dengan adanya pengembangan produksi diharap bisa mencapai target sebesar 2 juta ton garam.

“Sudah seharusnya pemerintah itu tanggap, agar lahan ini bisa dikuasai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang hasil dan uangnya akan kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Selain di Kupang, ia mengatakan jika PT. Garam sudah mendapat penyertaan modal negara untuk membuka industri garam di Camplong. Dengan banyaknya lahan, ia berharap PT. Garam bisa menjadi penyedia dan stabilisator harga garam. (ais)

Kelangkaan Garam PT. Garam DPR RI Bambang Haryo