Deddy Sitorus Minta Kemendag Buka-bukaan Soal Masalah Minyak Goreng

josstoday.com

Deddy Sitorus

JOSSTODAY.COM - Anggota Komisi VI DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyoroti masalah kelangkaan minyak goreng yang belum terselesaikan hingga saat ini. Deddy meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Menteri Perdagangan buka-bukaan. Apa masalahnya hingga hampir tiga bulan lebih kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi.

“Saya belum melihat penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan ini, sepertinya jalan di tempat," kata Deddy, Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu melalui keterangan tertulisnya, Senin (7/3/2021).

Menurut Deddy, saat ini kelangkaan minyak goreng masih terus berlanjut di berbagai daerah dan bahkan di Jakarta. Sementara harga di pasaran, masih jauh dari harge eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Kemendag.

Deddy melihat industri ini rusak parah, rantai pasoknya dari hulu hingga hilirnya sudah bermasalah. Rantai pasok itu mulai dari pekebun sawit, produsen CPO, pabrik minyak goreng, distributor, agen, hingga pedagang, sudah tidak saling nyambung. Semua pihak dirugikan.

"Jadi tidak hanya rakyat yang kesulitan mendapatkan barang, tetapi harganya pun sangat mahal. Sebab produsen CPO juga mengeluh," ucapnya.

Deddy menyebutkan dirinya mendapatkan laporan produsen CPO misalnya, mengeluh karena tidak ada jaminan mereka bisa melakukan ekspor. Padahal mereka mengaku sudah memenuhi persyaratan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak goreng.

Di sisi lain produsen minyak goreng, mayoritas merasa masih kesulitan mendapatkan bahan baku.

Padahal jika dilihat struktur industrinya, dari sekitar 400 pabrik minyak goreng yang ada, hampir 51% dari total produksi dikuasai oleh hanya 4-5 perusahaan. Artinya, sebenarnya mudah sekali untuk mengetahui sebaran hasil produksi minyak goreng dari pabrik-pabrik itu.

"Saya menerima keluhan dari banyak pengusaha sawit, baik domestik maupun PMA. Mereka bingung dengan berbagai ketidakjelasan aturan yang ada, dan ini sangat merugikan mereka," tutur Deddy.

Terus terang secara pribadi pun Deddy merasa bingung. Kebutuhan bahan baku minyak goreng dalam negeri hanya sekitar 10% dari total produksi CPO nasional yang mencapai di atas 49 juta ton per tahun. Kita hanya butuh sedikit di atas 5 juta ton per tahun untuk minyak goreng, tetapi pasokan minyak tetap tidak bisa terpenuhi.

Bahkan bila ditambahkan dengan kebutuhan CPO untuk program B30 yang mencapai sekitar 9 juta ton, produksi kita masih sangat aman. Jika pun pengusaha dan eksportir CPO dikenakan kewajiban DMO 30%, mereka tetap akan untung karena harga internasional masih sangat tinggi mencapai Rp 15.000/kg.

Oleh karena itu dirinya berharap agar Kemendag, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM segera duduk bersama dengan para stakeholder terkait dan para pelaku industri. Semua harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng ini. Terlebih kita akan segera memasuki bulan Ramadan yang tentunya akan meningkatkan konsumsi.

"Persoalan ini sudah terlalu lama tidak terselesaikan, sungguh memalukan. Sengkarut ini merugikan semua pihak, mulai dari hulu hingga ke hilir, konsumen dan bahkan negara secara tidak langsung juga dirugikan," ungkap Deddy, legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.

Deddy sangat berharap agar Kemendag memberikan kepastian solusi terhadap permasalahan ini. "Ini ujian bagi Kementerian Perdagangan dan tentunya Menteri Perdagangan," terang Deddy.

Deddy menegaskan, Kemendag tidak boleh bermain aman. Terkuncinya ekspor CPO itu tidak hanya merugikan pengusaha sawit, tetapi juga merugikan penerimaan negara. "Ketiadaan minyak goreng juga merugikan pedagang dan pelaku ekonomi, baik yang besar, menengah maupun yang kecil," ungkap Deddy.

"Saya minta Kemendag dan Menteri Perdagangan buka-bukaan, apa masalahnya hingga hampir tiga bulan lebih kelangkaan minyak goreng masih terus terjadi. Seberapa efektif kebijakan DMP, DPO, HET dan pelarangan ekspor dalam memulihkan struktur produksi dan perdagangan komoditas ini? Apakah benar-benar tidak ada cara yang efektif dan sistemik untuk mengurangi benang kusut yang ada? Sampai kapan masalah ini akan teratasi?. Ini harus dijawab oleh Kemendag," pungkas Deddy.

Deddy Yevri Sitorus Minyak Goreng Kelangkaan Minyak Goreng Kementerian Perdagangan