Karang Taruna: DPRD Perlu Libatkan Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan
JOSSTODAY.COM - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dinilai sudah memuaskan selama tahun 2017 berlangsung. Namun, dirasa masih perlu adanya beberapa pembenahan.
Perwakilan Karang Taruna Surabaya, Imam Budi Utomo, mengatakan masyarakat perlu endapat ruang untuk memberikan aspirasi dalam pembuatan Perda maupun kebijakan lainnya.
"Kami menginginkan adanya kebijakan baru oleh DPRD. Yaitu, masyarakat dilibatkan dalam pembuatan Perda dan Pemerintah maupun DPRD sudah kondusif terhadap masyarakat bisa memanfaatkan terus kondusif dalam kondisi," ujarnya saat mengisi acara Refleksi Akhir Tahun 2017 di Kantor DPRD Surabaya, Rabu (20/12/2017).
Pria yang kerap disapa Imam itu menjelaskan, jika DPRD pada kinerjanya di tahun 2017 belum bisa melibatkan masyarakat.
"Sebelumnya, pertengahan 2017 terdapat usulan menurunkan pajak hiburan malam dan adanya praktek karaoke serta hiburan plus plus, dan masalah perizinan rumah makan. Dua masalah ini seharusnya perlu pendapat dan keterlibatan masyarakat terlebih dahulu," paparnya.
Imam berharap tahun 2018 DPRD dapat memberikan andil bagi masyarakat dalam kebijakan maupun pembuatan Perda. "agar masyarakat tidak salah paham terhadap DPRD," tutup dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, juga mengatakan ada perlu beberapa pembenahan. Utamanya, dalam pengembangan infrastruktur.
"Kinerja sudah luar biasa, dengan DPRD turun langsung ke bawah. Dalam kinerja sudah bagus, namun permasalahan utama saat ini infrastruktur karena adanya cuaca yang belum bisa dikendalikan," kata politisi PDI Perjuangan itu. (ais)