JOSSTODAY.COM - Berita munculnya kebijakan diskriminatif terhadap kaum perempuan di Jawa Timur, membuat Wagub Jatim Saifullah Yusuf masghul. Ia memastikan, sepanjang pengetahuannya, belum pernah ada kebijakan dalam bentuk apapun yang dikeluarkan pemerintah provinsi Jatim yang bersifat diskriminatif.

Oleh sebab itu, kata tokoh yang biasa disapa Gus Ipul ini, ia mengaku kaget begitu dikonfirmasi pers mengenai berita pembatasan kuota CPNS perempuan yang akan ditempatkan di Pemda Jatim 2018 mendatang. "Saya merasa perlu meluruskan masalah ini," kata Gus Ipul, Jum'at (22/12/2017).

Ditegaskan Gus Ipul, pernyataan  Sekdaprov Jatim berpotensi menimbulkan kegaduhan bila tidak diluruskan. Sebab, jelas Gus Ipul, setiap rekrutmen PNS harus tetap didasarkan pada kualifikasi yang mengacu pada ketentuan.

Sudah barang pasti, kata Gus Ipul lagi, kualifikasi tersebut jangan sampai bias gender. "Jadi agak aneh kalau ada tenaga yang memiliki kompetensi tapi dibatasi partisipasinya dalam kegiatan pemerintahan hanya karena faktor gender," ujar Gus Ipul.

Kedua, kata Gus Ipul lagi, pengangkatan dan penempatan CPNS mesti berdasar proporsionalitas. "Nah pada bagian ini faktor proporsi juga harus jadi bahan pertimbangan. Tapi tetap saja pertimbangan proporsionalitas tidak didasarkan pendekatan gender," katanya.

"Jadi, saya kira ada yang salah dengan pernyataan Pak Sekda. Secara prinsip, tidak boleh ada kebijakan diskriminatif. Malah sesuai ketentuan, harusnya setiap kebijalan dapat memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah. Dari awal saya tak pernah dengar ada kebijakan diskriminatif. Semuanya berdasar kompetensi, setelah melalui proses," tambah Gus Ipul.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jatim akan membatasi kuota CPNS saat rekrutmen pegawai Pemda pada 2018 mendatang. Secara proporsional, jumlah perempuanyang akan dipekerjakan di lingkungan kantor Pemerintah itu akan dibatasi.

"Kami telah merencanakan pembatasan jumlah perempuan dalam rekrutmen CPNS 2018 besok. Kami ingin semua pegawai nanti berbasis kinerja dan Skill mumpuni," kata Sekdaprov Jatim Ahmad Sukardi, Minggu (17/12/2017).

Sukardi menyebut ada kecenderungan bahwa perempuan akan berhalangan saat mereka hamil. Selama tiga bulan mereka harus cuti. Bahkan tidak hanya itu, masa-masa hamil juga membatasi ruang gerak paraperempuan untuk meningkatkan kinerja mereka.

"Kami sedang pikirkan rencana pembatasan itu. Bukan berarti kami melanggar hak setiap warga untuk menjadi PNS," tambah Sukardi. Namun yang pasti komposisi pegawai baru di Lingkungan Pemprov Jatim pada 2018 besok akan memberi porsi lebih banyak laki-laki. 

Soal agaimana formula pembatasan itu, Sukardi belum menjelaskan. "Belum sampai ke situ lah. Kami masih sedang carikan formula yang tepat. Selain itu juga perlu berkonsultasi dengan pusat atas pembatasan proporsional sebagai CPNS di Pemprov Jatim," kata Sukardi.

Pemprov Jatim memastikan bahwa 2018 akan membuka lowongan CPNS. Selama ini, Pemda ini telah menaaati moratorium rekrutmen CPNS. Beberapa tahun ini tak ada lowongan CPNS untuk daerah di Jatim.

Sekdaprov itu menyebutkan bahwa kebutuhan CPNS di lingkungan Pemprov Jatim saat ini sekitar 10.000-an tenaga. Total PNS di kantor Pemprov Jatim sebanyak 19.000- an orang. Idealnya harus ada 30.000 PNS untuk 38 kota dan kabupaten di Jatim.

Jumlah itu belum termasuk jumlah kebutuhan guru. Saat ini total guru di Jatim yang PNS sebanyak 35.000. Tahun depan, kebutuhan guru juga meningkat. (pr)

gus ipul pemprov