JOSSTODAY.COM - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yambise menyatakan, pihaknya optimistis keterwakilan perempuan dalam politik di Pemilu 2019 bisa mencapai 30 persen. Hal ini, ditandai semakin meningkatnya isu kesetaraan gender.

Hal tersebut disampaikan Menteri Yohana saat menjadi pembicara dalam Konferensi dan Workshop tentang Gender Kepemimpinan Perempuan dan Demokratisasi pada Abad ke-21 yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Jumat (27/4).

"Ada beberapa posisi perempuan di dalam politik terjadi peningkatan, tapi belum sampai 30 persen. Ini menjadi perjuangan besar perempuan untuk bisa berkarya bersama-sama laki-laki dalam kesetaraan gender untuk membangun negara," katanya.

Yohana mengatakan, saat ini keterwakilan perempuan di legislatif baru 17 persen, di Dewan Perwakilan Daerah 26 persen dan di eksekutif ada 86 kepala daerah perempuan dari 514 kabupaten/kota.

Yohana mengaku, pihaknya terus simultan menginventarisasi jumlah perempuan di berbagai bidang termasuk juga politik, termasuk mengirimkan surat ke berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) untuk memetakan profil perempuan di setiap instansi.

"Hal ini dipakai ukur mengukur sejauhmana capaian kesetaraan gender yang berlangsung di Indonesia. Kita berusaha mempersiapkan ini. Jika dipanggil PBB, kita sudah punya data perempuan di Indonesia," ujarnya.

Yohana menyampaikan, dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dari 17 indikator, pada indikator kelima diatur mengenai kesetaraan gender. "Indonesia satu dari 10 negara besar yang terpilih untuk memacu diri mencapai hal tersebut dalam kerangka planet 50:50 di tahun 2030," jelasnya.

Indonesia, lanjutnya, terpilih karena dipandang sebagai negara besar dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki toleransi tinggi dan dianggap perempuannya maju.

Dalam pemilu legislatif mendatang, Yohana berharap perempuan bisa bangkit dengan memaksimalkan aset dan kemampuan yang ada. Meski banyak perempuan yang mengaku pesimis karena tidak punya uang untuk terjun ke bidang itu. Belum lagi kendala kehidupan sosial seperti restu suami dan keluarga. "Saat ini kita melakukan pelatihan untuk menyongsong 2019 agar perempuan bisa terlibat aktif di dalam politik," pungkasnya. (ba/b1)

Menteri Yohana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak