JOSSTODAY.COM - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan tidak ada pelanggaran hukum dalam pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubenur Jawa Barat (Jabar). Penangkatan sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.

"Saya kira hal semacam ini kita selalu bertumpu kepada hukum. Karena itu tidak perlu dipermasalahkan karena toh orientasinya hanya ingin melakukan suatu langkah-langkah yang mendukung pemilu sukes di Jawa Barat," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6).

Wiranto menjelaskan bahwa dirinya sempat membatalkan penunjukan Iriawan karena saat itu dia menjadi pejabat struktural di kepolisian. Tapi setelah itu, dia pindah menjadi Sekretaris Utama di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

"Saya batalkan karena waktu itu perwira polri aktif yang duduk di lembaga struktural kepolisian sebagai Asops Mabes Polri. Tapi pada saat dipindahkan ke Sestama Lemhannas, maka ada 11 lembaga yang walaupun masih aktif, sudah tidak lagi menjabat di struktur kepolisian itu nggak ada masalah," jelas Wiranto.

Dia menegaskan tidak ada maksud untuk memenangkan calon tertentu di Jabar dengan penunjukkan Iriawan. Jika dicurigai memenangkan calon yang diusung PDIP, hal itu sangat tidak mungkin karena hasil survei dari berbagai lembaga survei sangat kecil dan paling terakhir.

"kalau ada kecurigaan memang dipasang di sana untuk memenangkan calon polisi, saya kira bukan. Karena toh sekarang hasil surveinya sangat di bawah. Dalam waktu seminggu nggak mungkin didongkrak sampai menang," tutur Wiranto.

Menurutnya, penunjukkan Iriawan benar-benar murni agar Pilgub Jabar aman dan sukses. Hal itu dengan melihat track record yang dimiliki Iriawan selama ini.

"Intinya dengan posisi beliau, pengalaman beliau, keahlian beliau maka pantas untuk punya kualitas mengamankan daerah Jabar agar dalam pelaksanaan pemilu tetap aman, kondusif dan masyarakat bisa memilih dengan tenang dan baik," tutup Wiranto. (gus/b1)

Menko