Wapres: Penanganan Gempa Tetap Berada di Pemda NTB
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM akan mengadakan program pelatihan bagi pengungsi korban gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB)
JOSSTODAY.COM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengemukakan penanganan dampak gempa di Lombok tetap ditangani Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemerintah pusat membantu sepenuhnya apa yang diambil Pemda NTB.
"Yang penting bukan status nasionalnya. Semua bencana pasti secara nasional kita bantu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (23/8).
Ia menjelaskan penanganan tetap diserahkan ke Pemda karena birokrasi Pemda NTB tetap berjalan. Tidak ada akitivitas Pemda yang lumpuh atau terhenti. Ini perbedaannya dengan gempa yang terjadi di Aceh beberapa tahun lalu. Saat itu, aktivitas Pemda lumpuh karena selain diguncang gempa, juga disapu oleh tsunami.
"Pemdanya berjalan dengan baik. Beda dulu tsunami Aceh, kolaps semuanya. Itu yang membedakannya," jelas JK.
Menurutnya, masa tanggap darurat ditetapkan hingga 25 Agustus mendatang. Setelah itu masuk tahap rehabiliasi dan rekonstruksi.
"Persiapannya kira-kira butuh sebulan. Baru pembangunan rumah-rumah kira-kira enam bulan," ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Dia menambahkan dana awal untuk penanganan gempa di NTB mencapai Rp 1 triliun. Dana itu dikumpulkan dari berbagai kementerian yang ada. Anggaran selanjutnya akan dikeluarkan setelah data rumah rusak dari Pemda telah ada.
"Kita sudah bisa anggarkan awalnya Rp 1 triliun dari kementerian-kementerian. Sambil menunggu data yang lengkap dan akurat dari Pemda," tutup JK. (ba/b1)
Gempa gempa lombok